DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pelacakan, Promosi, Pencegahan, Pelayanan Tes Hiv, Pengobatan, Rehabilitasi, Perawatan Dan Dukungan, Informasi Dan Pelaporan, Tugas Dan Tanggung Jawab, Pelatihan, Penyuluhan, Dan Pendampingan, Mitigasi Dampak, Konseling Dan Tes Hiv, Peran Serta Masyarakat, Penelitian Dan Pengembangan, Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan, Kerja Sama, Penghargaan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi dampak epidemik;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur belum dapat menampung perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
12.Peraturan
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi JawaTimur.
5.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
8.Penanggulangan
8.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
9.Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS.
10.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat TKPHA adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi di Jawa Timur.
12.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS dan merupakan mitra TKPHA.
13.Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14.Pencegahan adalah bagian dari upaya penanggulangan agar seseorang tidak tertular virus HIV.
15.Pengaman adalah alat kesehatan berupa sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
16.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17.Dukungan
17.Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV/AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV/AIDS dengan lebih baik lagi.
18.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
19.Orang Hidup dengan Penderita AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah setiap orang yang hidup bersama dengan orang yang telah terinfeksi virus HIV.
20.Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
21.Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
22.Obat anti infeksi penyerta yang selanjutnya disebut infeksi penyerta adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui program sebagai berikut:

a.melakukan surveilans epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS;
b.menyebarluaskan
b.menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko;
c.melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat;
d.meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
e.menyediakan pelayanan testing HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
f.menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV dan AIDS.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pelacakan;
b.promosi;
c.pencegahan;
d.pelayanan tes HIV;
e.pengobatan;
f.rehabilitasi;
g.perawatan dan dukungan;
h.informasi dan pelaporan.
i.tugas dan tanggung jawab;
j.pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
k.mitigasi dampak;
l.konseling dan tes HIV;
m.peran serta masyarakat;
n.penelitian dan pengembangan;
o.pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
p.kerja sama;
q.penghargaan;
r.pendanaan; dan
s.sanksi administratif.

BAB III

PELACAKAN

Pasal 5

(1)Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
(2)Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
(3)Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan (konfidensialitas).
(4)Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tenaga terlatih dan dikoordinasikan oleh Dinas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PROMOSI

Pasal 6

(1)Upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
(2)Upaya promosi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
(3)Upaya promosi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 7

(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
(3)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya:
1. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
2. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
3. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
(4)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melalui:

a.tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia);
b.setia dengan pasangan (Be Faithful);
c.menggunakan kondom secara konsisten (Condom use);
d.menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (No Drug);
e.meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education); dan
f.melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 9

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mencegah penularan HIV melalui darah.

Pasal 10

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c melalui:

a.pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun);
b.pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif;
c.pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya; dan
d.dukungan psikologis, sosial dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020