DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Dalam Peraturan Daerah ini mengatur beberapa ketentuan antara lain asas dan tujuan perda penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam. Ruang lingkup perda antara lain : a. wewenang Pemerintah Provinsi; b. perencanaan; c. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan; d. pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam; e. perdagangan Ikan budi daya dan Garam melalui sistem elektronik; f. koordinasi dan kerja sama Daerah; g. partisipasi masyarakat; h. pembinaan dan pengawasan; dan i. pendanaan. Pokok pengaturan perda penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam ini adalah Penyediaan Sarana & Prasarana: Memfasilitasi kebutuhan fisik usaha budi daya dan penggaraman; Kepastian Pasar : Mendorong penyerapan hasil produksi garam rakyat oleh industri (target porsi 5–10%) dan menjaga harga melalui Harga Pokok Pembelian (HPP); Peningkatan SDM & Kelembagaan : Memperkuat fungsi kelompok usaha agar tidak hanya menjadi regulasi administratif; Perlindungan Risiko : Memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap risiko bencana, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembudi daya ikan dan petambak garam memiliki kontribusi besar terhadap produksi perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan pelindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
9. 9.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
10. 10.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
11. 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
7.Pelindungan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8.Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan Budi Daya atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9.Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11.Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12.Pemilik . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
12.Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
15.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
16.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
17.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22.Usaha Perikanan Budi Daya adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan Budi Daya yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
23.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24.Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
25.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum
26.Koperasi . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
26.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi dan berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bertujuan untuk:

a.menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha Pembudidayaan Ikan dan Pergaraman;
b.menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
c.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
e.menguatkan sistem kelembagaan dalam mengelola sumber daya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
f.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
g.memberikan bantuan hukum bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang Pemerintah Provinsi;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
d.pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam;
e.perdagangan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
e.perdagangan Ikan budi daya dan Garam melalui sistem elektronik;
f.koordinasi dan kerja sama Daerah;
g.partisipasi masyarakat;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam , Pemerintah Provinsi berwenang:

a.menyusun dan menetapkan perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam ;
b.melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Daerah;
c.melaksanakan pengembangan Usaha Pergaraman pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat di Daerah;
d.mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
e.melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Gubernur menyusun perencanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumber daya Ikan budi daya di Daerah;
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana;
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
9. i.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
10. j.jumlah Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(4)Perencanaan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam .
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana APBD.
(6)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah.
(7)Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berpedoman dengan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam nasional.

Pasal 7

(1)Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada sentra ekonomi Garam rakyat di Daerah, Gubernur menyusun rencana induk Pergaraman Daerah.
(2)Rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.
(3)Rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kondisi umum lokasi Pergaraman;
2. b.kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
3. c.kebutuhan dan pasokan;
4. d.kondisi pasar Garam;
5. e.arah kebijakan dan strategi; dan
6. f.rencana aksi pembangunan Pergaraman Daerah.
(4)Rencana aksi pembangunan Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 8

(1)Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara teknis disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
(2)Rencana . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah.
(3)Rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Daerah dan rencana induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
(2)Pelindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dalam strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
(3)Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pembudi Daya Ikan Kecil;
2. b.Penggarap Lahan Budi Daya; dan
3. c.Pemilik Lahan Budi Daya.
(4)Selain Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi melakukan pelindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengelolaan dan pemasaran Ikan Budi Daya.
(5)Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Strategi Pelindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian kemudahan dan insentif;
2. b.penyediaan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. b.penyediaan prasarana Usaha Perikanan Budi Daya;
4. c.pemberian kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan Budi Daya;
5. d.jaminan kepastian usaha;
6. e.jaminan risiko Pembudidayaan Ikan; dan
7. f.penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
(2)Strategi Pelindungan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016