DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 28.239.660.980.789,00 bertambah sejumlah Rp 2.697.448.153.560,56 sehingga menjadi Rp 30.937.109.134.349,56; Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.; termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.; Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga; Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15.Undang-Undang
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
27.Peraturan
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
35.Peraturan
35.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
36.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
42.Peraturan
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
46.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
47.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
48.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
49.Peraturan
49.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Perovinsi Jawa Timur Nomor 61);
50.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
51.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
52.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR, MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp 27.932.994.314.123,00
2. 2.bertambah Rp 1.415.610.956.461,19 Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 29.348.605.270.584,19
b.Belanja Daerah
1. 1.semula Rp 28.239.660.980.789,00
2. 2.bertambah Rp 2.697.448.153.560,56 Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 30.937.109.134.349,56 (Defisit) Anggaran setelah Perubahan (Rp 1.588.503.863.765,37)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah a) semula Rp 715.000.000.000,00 b) bertambah Rp 1.281.837.197.099,37 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 1.996.837.197.099,37
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah a) semula Rp 408.333.333.334,00 b) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 408.333.333.334,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 1.588.503.863.765,37
d.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
1. 1.semula Rp 0,00
2. 2.bertambah Rp 0,00 Jumlah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) semula Rp 14.900.003.388.123,00 2) bertambah Rp 950.712.575.420,19 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 15.850.715.963.543,19
2. b.Dana Perimbangan 1) semula Rp 13.025.490.926.000,00 2) bertambah Rp 464.773.381.041,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 13.490.264.307.041,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) semula Rp 7.500.000.000,00 2) bertambah Rp 125.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 7.625.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah 1) semula Rp 12.179.000.000.000,00 2) bertambah Rp 800.000.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 12.979.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) semula Rp 120.081.924.000,00 2) bertambah Rp 8.910.260.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 128.992.184.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) semula Rp 371.135.389.423,00 2) bertambah Rp 3.139.228.687,19 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 374.274.618.110,19
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) semula Rp 2.229.786.074.700,00 2) bertambah Rp 138.663.086.733,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 2.368.449.161.433,00
(3)Dana
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1) semula Rp 2.039.627.466.000,00 2) bertambah Rp 241.452.032.041,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 2.281.079.498.041,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) semula Rp 3.687.183.876.000,00 2) bertambah Rp 116.244.495.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 3.803.428.371.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) semula Rp 7.298.679.584.000,00 2) bertambah Rp 107.076.854.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 7.405.756.438.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 125.000.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 125.000.000,00
2. b.Dana Darurat 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) semula Rp 7.500.000.000,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 7.500.000.000,00
5. e.Bantuan
6. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp 0,00
7. f.Dana Urusan Bersama 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Urusan Bersama setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) semula Rp 18.639.858.406.838,00 2) bertambah Rp 2.021.169.213.218,48 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 20.661.027.620.056,48
2. b.Belanja Langsung 1) semula Rp 9.599.802.573.951,00 2) bertambah Rp 676.278.940.342,08 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 10.276.081.514.293,08
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) semula Rp 5.891.426.841.000,00 2) bertambah Rp 251.595.980.622,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 6.143.022.821.622,00
2. b.Belanja Bunga 1) semula Rp 840.044.000,00 2) bertambah Rp 430.000.000,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 1.270.044.000,00
3. c.Belanja
4. c.Belanja Subsidi 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 30.500.000.000,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 30.500.000.000,00
5. d.Belanja Hibah 1) semula Rp 6.430.091.440.000,00 2) bertambah Rp 256.359.581.893,76 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 6.686.451.021.893,76
6. e.Belanja Bantuan Sosial 1) semula Rp 10.000.000.000,00 2) berkurang (Rp 2.404.400.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 7.595.600.000,00
7. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 1) semula Rp 5.174.885.020.838,00 2) bertambah Rp 1.361.857.990.702,72 Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 6.536.743.011.540,72
8. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa 1) semula Rp 1.032.615.061.000,00 2) bertambah Rp 130.202.300.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 1.162.817.361.000,00
9. h.Belanja Tidak Terduga 1) semula Rp 100.000.000.000,00 2) berkurang (Rp 7.372.240.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 92.627.760.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) semula Rp 651.596.262.614,00 2) bertambah Rp 758.735.672,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 652.354.998.286,00
2. b.Belanja
3. b.Belanja Barang dan Jasa 1) semula Rp 6.308.768.624.359,00 2) berkurang (Rp 70.467.720.788,92) Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 6.238.300.903.570,08
4. c.Belanja Modal 1) semula Rp 2.639.437.686.978,00 2) bertambah Rp 745.987.925.459,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 3.385.425.612.437,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) semula Rp 715.000.000.000,00 2) bertambah Rp 1.281.837.197.099,37 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 1.996.837.197.099,37
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) semula Rp 408.333.333.334,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 408.333.333.334,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 1. 858.949.157.295,99 1) semula Rp 715.000.000.000,00 2) bertambah Rp 1.143.949.157.295,99 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp 1. 858.949.157.295,99
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 88.453.509.300,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 88.453.509.300,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 88.453.509.300,00
3. c.Hasil
4. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
5. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 48.370.592.170,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 48.370.592.170,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 48.370.592.170,00
6. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 1.063.938.333,38 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 1.063.938.333,38 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 1.063.938.333,38
7. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
8. g.Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
9. h.Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain Yang Sah setelah Perubahan Rp 0,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan
2. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 200.000.000.000,00 1) semula Rp 200.000.000.000,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 200.000.000.000,00
3. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
4. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 8.333.333.334,00 1) semula Rp 8.333.333.334,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 8.333.333.334,00
5. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 200.000.000.000,00 1) semula Rp 200.000.000.000,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 200.000.000.000,00
6. e.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan setelah Perubahan Rp 0,00
(4)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sejumlah Rp 0,00 1) semula Rp 0,00 2) bertambah Rp 0,00 Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
h.Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Keadaan
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
(2)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)yang besarannya lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
(3)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(4)Pelaksanaan
(4)Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 September 2017 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 28 September 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI A. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (7/223/2017)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017