DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal Dasar, Organ, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, sehingga dapat melakukan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menjadikannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bank Jatim Syariah (Perseroda); Mengingat Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
16.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
17.Peraturan
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
18.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 59);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahan Perseroan Daerah Bank Jawa Timur Syariah yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan didirikan berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut PT Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.
9.Rapat
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10.Dewan Komisaris adalah organ PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
12.Direksi adalah organ PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pejabat Eksekutif adalah pejabat PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala Kantor Cabang, kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala Kantor Cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal atau pejabat lainnya yang setara.
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Jatim Syariah (Perseroda).

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Jawa Timur Syariah yang selanjutnya dapat disebut PT Bank Jatim Syariah (Perseroda).
(2)PT Bank
(2)PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Jatim.

Pasal 3

(1)PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya sebagai Ibukota Daerah.
(2)PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.
(3)Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pembentukan PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan produk dan aktivitas perbankan syariah.
(2)Pembentukan PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) bertujuan untuk:
1. a.terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
2. b.menghimpun dan menyalurkan dana serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
3. c.menjalankan
4. c.menjalankan fungsi sosial lainnya dengan menerima dana yang berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat dan wakaf termasuk memanfaatkan harta agama (baitul maal) untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah; dan
5. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang perbankan syariah dan kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha dan kegiatan penunjang sebagaimana dimakud pada ayat
(1)diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

(1)Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 7

(1)Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan syariah, PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
(3)Modal dasar PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor oleh:
1. a.Pemerintah Provinsi sebesar Rp 525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah);
2. b.PT Bank Jatim sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
3. c.Koperasi Pegawai PT Bank Jatim sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(5)Pemerintah Provinsi, PT Bank Jatim, dan Koperasi Pegawai PT Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendiri PT Bank Jatim Syariah (Perseroda).
(6)Pemenuhan
(6)Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal izin prinsip diberikan kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda).
(7)Ketentuan mengenai perubahan modal dasar PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi terhadap PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pendirian; dan
2. b.penambahan modal.
(3)Penyertaan modal untuk pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(4)Penyertaan modal untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur perusahaan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017