DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Gubernur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; Ketentuan mengenai; Program Pembangunan Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dan RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028, perlu dilakukan revisi agar sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025; S A L I N A N Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 8. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025.

BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi.

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJP Daerah.
(2)RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2. Dasar Hukum Penyusunan. 1.3. Hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya. 1.4. Sistematika Penulisan. 1.5. Maksud dan Tujuan. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat. 2.3. Aspek Pelayanan Umum. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah. 3.2. Isu Daerah. 4.2. Misi. 4.3. Tujuan dan Sasaran. 5.2. Tahapan dan Prioritas.
(3)Rincian dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

: KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut :

a.RPJM Daerah Tahap Pertama (Tahun 2005-2008);
b.RPJM Daerah Tahap Kedua (Tahun 2009-2013);
c.RPJM Daerah Tahap Ketiga (Tahun 2014-2018);
d.RPJM Daerah Tahap Keempat (Tahun 2019-2023); dan
e.RPJM Daerah Tahap Kelima (Tahun 2024-2025).

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2016 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDY ASSOVIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR …. NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : …. /2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025

1.UMUM Perubahan RPJP daerah dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa dalam struktur dokumen RPJP Daerah Tahun 2008-2028 substansinya belum mengikuti tata cara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pasal 282, serta terjadi perubahan yang mendasar, mencakup perubahan kebijakan nasional yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya RPJM Nasional 2015-2019 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Dengan demikian, untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, RPJP Daerah Kalimantan Barat ke depan juga harus semakin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak maju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Selain itu tahapan Perencanaan Pembangunan Menengah daerah dalam RPJP daerah Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahu 2005-2025. Demikian juga perlunya penyesuaian terhadap sistematika pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga harus dilakukan revisi atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028.
2.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008