Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2007
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
Mengingat: ... Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan
BAB II
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pidie Jaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah:
Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pidie dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Kedua Batas Wilayah
Bagian Ketiga Ibu Kota
Ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan di Meureudu. BAB III ... BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB III
di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
BAB IV
Peresmian Kabupaten Pidie Jaya dan pelantikan Penjabat Bupati Pidie Jaya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan. Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)