DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal; 3. Penambahan Penyertaan Modal; 4. Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal; 5. Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 15);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 18);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari perusahaan Daerah menjdi Perseroan Terbatas(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
5.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Kepada Bank Kalsel bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat dan keuntungan.

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Bank Kalsel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah sebesar Rp315.136.466.034,00 (tiga ratus lima belas miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel berupa:

a.tanah dan bangunan eks Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Pangeran Samudera Nomor 40, Banjarmasin senilai Rp9.902.100.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua juta seratus ribu rupiah) dengan luas:
1. 1.tanah (SKMT No. 28/01408.B/KAP) seluas 772.50 meter persegi;
2. 2.bangunan kantor seluas 960.00 meter persegi; dan
3. 3.bangunan pagar seluas 137.00 meter persegi.
b.tanah dan bangunan Rumah Dinas Jalan Ahmad Yani Km 34 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru senilai Rp5.039.700.000,00 (lima miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ratus ribu rupiah) dengan luas:
1. 1.tanah SHP No.11 seluas 1,760 meter persegi; dan
2. 2.bangunan seluas 120 meter persegi.

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Kalsel menjadi sebesar Rp330.078.266.034,00 (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penambahan Penyertaan modal kepada Bank Kalsel dilaksanakan dengan cara melimpahkan kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dimanfaatkan sebagai kantor pusat dan cabang Bank Kalsel.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Gubernur menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama di bidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2014 Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 24 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN I. UMUM Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakkan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia. Tren dan perkembangan perbankan, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan bank menuntut industri perbankan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan bank secara sehat di tengah iklim persaingan yang semakin ketat. Hal ini tergambar dari penetapan arsitektur perbankan Indonesia yang secara gamblang menuntut seluruh perbankan untuk melakukan perkuatan di struktur modal, serta dorongan Bank Indonesia kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi Regional Champion, bank yang unggul dan dominan di daerahnya masing-masing. Perkembangan ini menuntut Bank Kalsel untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi jawara di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Bank Kalsel dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah. Untuk meningkatkan fungsi, peran dan upaya tersebut Bank Kalsel perlu didukung dengan fasilitas perkantoran yang memadai terutama sebagai prasarana dan saran pelayanan kepada para nasabah. Fasilitas kantor yang strategis dan mudah dijangkau menjadi faktor penting bagi sebuah bank dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada nasabah. Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang dapat dilakukan baik dalam rangka pendirian, pengembangan, atau peningkatan kinerja suatu badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui peraturan daerah ini dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel berupa aset yaitu tanah dan bangunan eks Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan tanah dan bangunan Rumah Dinas Jalan Ahmad Yani Km 34 Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…