Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan regional, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kalsel. Ruang lingkup Pemprov Kalsel mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk intervensi strategis seperti pembangunan perumahan, peningkatan SDM, dan edukasi kebencanaan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan regional, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat Kalsel. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia, Pemprov Kalsel berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat daerah, sekaligus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi lokal.
Ruang lingkup Pemprov Kalsel mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan kebijakan yang mengatur berbagai sektor, sekaligus menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Pemprov Kalsel juga merancang dan melaksanakan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program strategis Pemprov Kalsel meliputi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi program Tracer Study SMK, serta pengembangan olahraga dengan pembinaan atlet. Intervensi lainnya mencakup edukasi kebencanaan sejak dini, penguatan tata kelola keuangan daerah yang terbukti dengan Opini WTP, dan kerja sama strategis di bidang siber dan sandi.
Pemprov Kalsel menunjukkan kontribusinya dalam isu nasional melalui dukungan terhadap 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia. Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik dan peningkatan akuntabilitas juga sejalan dengan agenda nasional. Selain itu, upaya dalam pengembangan SDM dan mitigasi bencana turut berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemprov Kalsel melalui berbagai dinas dan badan di bawahnya untuk beragam keperluan. Ini termasuk pendaftaran sekolah dan beasiswa, pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, pengurusan izin usaha dan investasi, serta administrasi kependudukan. Warga juga dapat mengakses layanan terkait ketenagakerjaan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, pelaporan bencana, hingga informasi publik dan pengaduan melalui LAPOR KALSEL.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memainkan peran krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang luas meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program, Pemprov Kalsel secara aktif mengimplementasikan berbagai intervensi strategis. Keberadaan berbagai dinas dan badan di bawahnya memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap beragam layanan esensial, menegaskan pentingnya lembaga ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Selatan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum memuat tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah yaitu Ketentuan Pasal 2 diubah dan Lampiran V dihapus
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2018
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 3, Pengendalian dan Evaluasi; 4. Ketentuan Penutup;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan Gubernur ini memuat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Upaya Peningkatan Kapasitas; Fasilitas Penguatan Toleransi; Upaya Pemeliharaan Toleransi; Penanganan Konflik; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 97 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Pada Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur; 3. Tata Kerja; 4. Pendelegasian Wewenang 5. Sarana Dan Prasarana; 6. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2020, Nomor 015 Tahun 2020, Nomor 025 Tahun 2020 dan Nomor 026 Tahun 2020 diubah yaitu Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 terkait Pendapatan Daerah, menjadi: Pendapatan Asli Daerah Rp3.214.491.040.000,00, Pendapatan Transfer Rp3.011.224.336.953,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 83.397.100.000,00 sehingga Jumlah Pendapatan Rp6.309.112.476.953,00. Belanja Daerah menjadi: Belanja Tidak Langsung Rp4.076.942.008. 774,00 dan Belanja Langsung Rp2.582. 170.468. 179,00 sehingga Jumlah Belanja Rp6.659.112.476.953,00. (Defisit) (Rp350.000 .000.000 ,00)
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 32 Tahun 2015
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Prinsip Pelaksaaan Kerja Sama Operasional; 4. Ruang Lingkup; 5. Bentuk Kerja Sama Operasional; 6. Bentuk Kerja Sama Penggunaan; 7. Kerja Sama Operasional Penyediaan Alat/Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan; 8. Kerja Sama Operasional Pemanfaatan; 9.Tata Cara Kerja Sama Operasi Pemanfaatan; 10 Bangun Desa Serah dan Bangun Serah Guna; 11. Kewenangan Penetapan Kerja Sama Operasi; 12 Persyaratan dan Tata Cara Kerja Sama Operasi; 13 Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Operasi; 14. Monitoring dan Evaluasi; 15. Pelaporan; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Penutup;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 18 Tahun 2016
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN, PEMBELIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA DUA, RODA TIGA, DAN RODA EMPAT ATAU LEBIH BAGI PEJABAT ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 14 Tahun 2016
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0109 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.