DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Susunan Perangkat Daerah terdiri atas: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; dan Badan Daerah. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dapat dibantu oleh staf ahli.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurtnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan Gubernur.
9.Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur.
10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12.Inspektorat adalah inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16.Unit Pelayanan Teknis Dinas/Badan adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
17.Staf ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dalam menetapkan besaran organisasi Perangkat Daerah, Gubernur harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 4

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. m.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. t.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. u.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
22. v.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
23. w.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
24. x.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. y.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
26. z.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah;
2. b.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah;
4. d.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengembangan Sumberdaya manusia Daerah;
5. e.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah; dan
7. g.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang penghubung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(4)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan
2. b.Unit pelaksana teknis dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(5)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

(1)Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(4)Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Unit pelaksana teknis badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan
2. b.Unit pelaksana teknis badan kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(5)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan secara tertulis kepada Menteri.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta sumber daya mineral, dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
(3)Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(4)Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
2. b.cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(5)Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
(6)Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(7)Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…