DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Irigasi, dengan ruang lingkup meliputi: kelembagaan pengelolaan irigasi; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; pengelolaan air irigasi; pengelolaan aset irigasi; koordinasi pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; pembiayaan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; dan sanksi pidana. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a sampai dengan huruf i dan Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin penggunaan air irigasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan air irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi penyelenggaraan irigasi sehingga perlu dilakukan pengaturan;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Darah memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
d.bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga harus diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 536);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pedoman Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
26.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 91);
27.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Irigasi adalahusaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak
10.Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
11.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
14.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
15.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
16.Petani adalah warga masyarakat dan keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
17.Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
18.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
19.Pertanian adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
20.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
21.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
22.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
23.Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
24.Komisi Irigasi Antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu Daerah Irigasi lintas provinsi.
25.Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah forum konsultasi dan komunikasi antara P3A, Petugas Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan pengguna jaringan irigasi nonpertanian dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
26.Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.
27.Sistem Irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
28.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
29.Pengembangan Sistem Irigasi adalah proses mengembangkanjaringan Irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
30.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
31.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
32.Pengelolaan Sistem Irigasi adalah proses mengelola Sistem Irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
33.Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
34.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
35.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
36.Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
37.Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
38.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39.Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
40.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
41.Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
42.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
43.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
44.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
45.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.kelembagaan pengelolaan irigasi;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
c.pengelolaan air irigasi;
d.pengelolaan aset irigasi;
e.koordinasi pelaksanaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.kewajiban dan larangan;
h.peran serta masyarakat;
i.pembiayaan;
j.sanksi administrasi;
k.ketentuan penyidikan; dan
l.sanksi pidana.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan Petani.

Pasal 5

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 6

(1)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
(3)Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
1. a.keandalan air irigasi.
2. b.keandalan prasarana irigasi; dan
3. c.peningkatan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani.
(4)Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
(5)Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan kegiatan:
1. a.pembangunan waduk/embung/situ, bendung dan pompa;
2. b.pengendalian kuantitas dan kualitas air;
3. c.pembangunan jaringan drainase yang layak;
4. d.pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
5. e.penetapan pola dan jadwal tanam.
(6)Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
(7)Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 8

Dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, urusan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar dan pada Daerah Irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
b.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian urusan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pemerintah desa.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas pembantuan.
(3)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan.
(4)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(3)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi yang berbatasan;
2. b.Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.antarPemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
(5)Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
(6)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…