DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi: wewenang dan tanggung jawab; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu kendala dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah masih banyaknya warga masyarakat Kalimantan Selatan yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Daerah perlu menetapakan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1956Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 17, Tamabhan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 41); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
15.Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
16.Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
17.Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18.Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial diakar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja di bentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
19.Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
20.Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) kepada PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
21.Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22.Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
23.Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secar wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesional; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah; dan
b.memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PMKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

a.memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama PMKS;
b.menurunkan angka kemiskinan Daerah;
c.meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
d.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
f.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;dan
g.meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.kecacatan;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketuna sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
d.kerja sama;
e.peran serta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pembiayaan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, yang meliputi:

a.pemberdayaan sosial;
b.penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
c.Rehabilitasi sosial;
d.perlindungan dan jaminan sosial; dan
e.penanganan bencana.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan wewenang dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.mengalokasikan anggaran dalam APBD;
b.menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.memfasilitasi partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
e.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, termasuk tugas pembantuan.

Pasal 10

(1)Pengalokasian anggaran dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
(2)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014