DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 27 diubah. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVII, dan Lampiran XXII diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran baru yaitu Lampiran XIII, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha baru yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
(2)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pemakaian/penyewaan tanah, gedung/ bangunan, ruangan, aula, rumah dinas, asrama, peralatan dan fasilitas lainnya; dan
2. b.pemakaian laboratorium milik pemerintah daerah yang meliputi :
  1. 1.pelayanan laboratorium sertifikasi, pengujian benih dan penggunaan sarana proteksi tanaman perkebunan;
  2. 2.pelayanan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
  3. 3.pelayanan laboratorium pada Balai Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  4. 4.pelayanan laboratorium sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  5. 5.pelayanan laboratorium jasa pengujian dan kalibrasi pada balai pengujian dan sertifikasi mutu barang;
  6. 6.pelayanan laboratorium dan peralatan eksplorasi pada Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi;
  7. 7.dihapus;
  8. 8.dihapus;
  9. 9.pelayanan laboratorium pada Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan;
  10. 10.pelayanan laboratorium kesehatan hewan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  11. 11.Pelayanan laboratorium lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
1. a.penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
2. b.penggunaan untuk kepentingan kedinasan; dan
3. c.pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi:

Pasal 27

(1)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVII, dan Lampiran XXII diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran baru yaitu Lampiran XIII, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd. H. ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9/252/2016)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…