DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak, memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian; 3 Maksud dan Tujuan; 4. Tempat dan Kedudukan; 5. Bidang Usaha; 6. Modal; 7. Organ; 8. Tahun Buku, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah; 9. Penggunaan Laba; 10. Kerjasama dengan Pihak Lain; 11. Pengembangan Perusahaan; 12. Tuntutan dan Ganti Rugi; 13. Pembubaran; dan 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penerimaan Participating Interest atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak guna mewujudkan kesejahteraan di Daerah;
c.bahwa Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak merupakan perusahaan umum Daerah di Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak ditetapkan menjadi badan usaha milik daerah tersendiri melalui mekanisme pendirian perusahan umum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 195 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SEBUKU BERGERAK.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Perusahan Umum Daerah Sebuku Bergerak, yang selanjutnya disebut Perusahan Umum Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan pendiriannya berdasarkan peraturan daerah.
5.Participating Interest yang selanjutnya disingkat PI adalah hak, kepentingan dan kewajiban kontraktor yang tidak terbagi dalam kontrak.
6.Badan Pengawas adalah badan pengawas Perusahaan Umum Daerah.
7.Direksi adalah direksi Perusahaan Umum Daerah.
8.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah.
9.Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan badan usaha milik daerah, dengan nama Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak.
(2)Pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Perusahaan Umum Daerah dimaksudkan membentuk badan usaha milik daerah yang khusus bergerak di bidang penerimaan dana PI atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pengelola pada wilayah kerja Blok Sebuku untuk memberdayakan Daerah.

Pasal 4

Pendirian Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan Potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Banjarmasin, dan merupakan kantor pusat Perusahaan Umum Daerah.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 6

Bidang usaha Perusahan Umum Daerah adalah mengelola penerimaan dana Participating Interest atas pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada wilayah kerja Blok Sebuku.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar Perusahan Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Seluruh modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pinjaman.

BAB VII

ORGAN

Pasal 8

OrganPerusahaan Umum Daerah terdiri atas:

a.Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
b.Direksi; dan
c.Dewan Pengawas.

Pasal 9

(1)Pemilihan calon Direksi diangkat melalui tim seleksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
3. c.diutamakan mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
4. d.memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik;
5. e.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
6. f.membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan rencana strategis; dan
7. g.tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan anggota Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
(4)Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan direksi diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 10

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…