DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan; 3. Pemanfaatan Data Kependudukan; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Koordinasi dan Kerja Sama; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pelaporan; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Lain-Lain; dan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan administarisi kependudukan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); SALINAN
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4967);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
8.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.
10.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatan sipil.
11.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
12.Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
13.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
14.Administrator database kependudukan adalah petugas yang mengelola database kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah daerah yang diberi hak askes oleh Menteri.
15.Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplek dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
16.Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
17.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selenjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisitif;
g.keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.ketepatan waktu, dan
j.kecepatan, kemudahan dan keterlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
b.mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
c.menjamin ketersediaan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan; dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 5

(1)Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota.
(2)Profil perkembangan kependudukan memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.sumber data;
4. d.perkembangan kependudukan;
5. e.kepemilikan dokumen kependudukan; dan
6. f.kesimpulan.
(3)Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tata cara penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
(2)Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Data Perorangan;
2. b.Data Agregat; dan
3. c.Data Pribadi
(3)Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
(2)Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
1. a.mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
2. b.menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala provinsi.
(3)Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB III

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyimpan dan melindungi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 9

(1)Dokumen dan data kependudukan digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Dokumen dan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan data kependudukan wajib mendapatkan izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…