DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) memuat: a. pendahuluan; b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang; c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah; d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan e. penutup; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Diatur pula terkait Pengelolaan Energi, Koordinasi dan Kerja Sama, Hak dan Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pendanaan. RUED dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktuwaktu.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Dearah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
9.Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. -‐4-

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Daerah ini meliputi:

a.Rencana umum energi daerah;
b.Pengelolaan energi;
c.Koordinasi dan kerjasama;
d.Peran serta masyarakat;
e.Kelembagaan;
f.Pembinaan dan pengawasan; dan
g.Pendanaan.

BAB II

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan RUED sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
4. d.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
5. e.penutup.
(3)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(4)Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks program RUED.
(5)Matriks Program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai panduan dalam:

a.Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik; dan
c.Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -‐5-

Pasal 5

(1)RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam hal:
1. a.menyusun dokumen rencana strategis; dan
2. b.melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor.
(2)RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam hal partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

BAB III

PENGELOLAAN ENERGI

Pasal 6

(1)Penyediaan energi dilakukan melalui:
1. a.inventarisasi sumber daya energi;
2. b.peningkatan cadangan energi;
3. c.penyusunan neraca energi;
4. d.diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
5. e.penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi
(2)Penyediaan Energi oleh pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi terbarukan.
(3)Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
(4)Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
(5)Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai ke ekonomisannya.

Pasal 7

(1)Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi. -‐6-
(2)Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
(3)Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
(4)Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
(5)Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
(6)Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perencanaan energi dengan lintas sektor.
(2)Dalam rangka pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(4)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 9

(1)Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, dan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi:
1. a.standarisasi;
2. b.pengamanan dan keselamatan instalasi;
3. c.keselamatan dan kesehatan kerja;
4. d.pelestarian sumber daya alam;
5. e.konservasi sumber daya energi; dan
6. f.pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
(2)Kegiatan pengelolaan energi daerah wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup. -‐7-
(3)Setiap kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi wajib:
1. a.Melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
2. b.Meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang trekandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup dan keekonomiannya; dan
3. c.Mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
(4)Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan energi Daerah, penyediaan energi, dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Setiap orang berhak memperoleh energi.
(2)Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
1. a.Penyusunan rencana umum energi daerah; dan
2. b.Pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Pasal 11

(1)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Kepala PD mengumumkan rencana penyusunan RUED-P melalui laman (website) pemerintah provinsi atau media lainnya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…