DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum tentang hal-hal yang ada di peraturan ini; 2. Penyelenggaraan Kesehatan; 3. Manajemen Dan Informasi Kesehatan; 4. Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Jaminan kesehatan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17.Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kalimantan Selatan.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Kalimantan Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah kalimantan Selatan.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social ekonomis.
8.Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara.
9.Sistem Penyelenggaraan Kesehtan yang selanjutnya disingkat SPK adalah pengelolaan kesehatan oleh seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Selatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
10.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
11.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13.Upaya Kesehatan Kegaawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, dan Bencana adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk penanggulangan, penyembuhan, pengurangan penderitaan dan pemulihan kesehatan pada masyarakat, korban, dan populasi rentan.
14.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan untuk meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan.
15.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
16.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
17.Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
18.Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
19.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Layanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
21.Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
22.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi.
23.Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
24.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
25.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
26.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
27.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
28.Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (seperti virus, bakteriatau penyakit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia seperti keracunan.
29.Penyakit menular Potensial Wabah adalah penyakit menular yang memiliki potensi dan kecenderungan untuk meningkat secara kualitas maupun kuantitas.
30.Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang diderita oleh pasien yang pada umumnya disebabkan bawaan/keturunan, kecacatan akibat proses kelahiran, dampak dari penggunaan berbagai obat atau konsumsi makanan serta minuman termasuk merokok kondisi stress yang mengakibatkan gangguan kejiwaan.
31.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotianatobacum, nicotianarustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
32.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya sisingkat KTR adalah ruanganatau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
33.Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat adalah upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya kesehatan yang dimiliki dikenal dengan Upaya kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui kerjasama dan jejaring sehinggga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam bidang kesehatan.
34.Keadaan tertentu dalam peraturan ini adalah, suatu keadaan dimana keterbatatas jumlah tenaga medis atau suatu tindakan yang memerlukan kolaborasi dengan tenaga ksehatan lainnya.
35.Pelayanan home care adalah pelayanan kesehatan kolaboratif (kerja sama dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit, namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis dan keperawatan yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instansi di rumah sakit dan/ atau oleh tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik.
36.Unit Pengaduan Masyarakat adalah tempat atau Intsalasi yang wajib disediakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah atau unit pelayanan yang terstruktur guna menampung keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya.
37.Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak dengan bantuan seorang mediator.
38.Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
39.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Azas-azaz Penyelenggaraan kesehatan terdiri dari:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.penghormatan hak asasi manusia;
g.sinergisme dan kemitraan yang dinamis;
h.komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);
i.legalitas;
j.antisipatif dan proaktif;
k.gender dan nondiskriminatif; dan
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta serta pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di daerah guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesehatan meliputi:

a.menyusun dan merencanakan kebijakan bidang kesehatan;
b.melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan;
c.menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan mengutamakan UKM, tanpa mengesampingkan UKP;
d.memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan kesehatan;
e.melindungi masyarakat, pelaku, dan penyelenggara kesehatan; dan
f.menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaran kesehatan;
b.manajemen dan informasi;
c.peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
d.jaminan kesehatan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Subsistem upaya kesehatan ditujukan untuk menjamin terselenggaranya paradigma sehat yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
(2)Unsur-unsur subsistem Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.upaya kesehatan;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.sumber daya upaya kesehatan; dan
4. d.pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
(3)Upaya Kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
(4)Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas:
1. a.penyelenggaraan upaya kesehatan;
2. b.meningkatkan; dan
3. c.mengembangkan upaya kesehatan.
(5)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi bersama masyarakat menyelenggarakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk:
1. a.UKM;
2. b.UKP; dan
3. c.Kesehatan Kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa, wabah, dan Keadaan Darurat Bencana.
(2)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kesehatan tradisional;
3. c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4. d.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. e.kesehatan reproduksi;
6. f.keluarga berencana;
7. g.kesehatan sekolah;
8. h.kesehatan olahraga;
9. i.pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana;
10. j.pelayanan kesehatan kegawatdaruratan
11. k.pelayanan darah;
12. l.kesehatan gigi dan mulut;
13. m.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
14. n.kesehatan matra;
15. o.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
16. p.pengamanan makanan dan minuman;
17. q.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
18. r.kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
19. s.perbaikan gizi;
20. t.kesehatan jiwa;
21. u.pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;
22. v.penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
23. w.kesehatan lingkungan;
24. x.kesehatan kerja;
25. y.pelayanan penunjang diagnostik dan laboratorium; dan
26. z.Pelatihan tenaga kerja dan penelitian medik.

Pasal 8

(1)Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus melaksanakan pelayanan kesehatan secara:
1. a.bertanggung jawab;
2. b.terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan;
3. c.bermutu;
4. d.merata;
5. e.nondiskriminatif;
6. f.memperhatikan hak dan kewajiban; dan
7. g.mampu menghadapi tantangan global dan regional dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh:
1. a.Pemerintah Provinsi; dan
2. b.Badan Usaha Milik Daerah.
(3)setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memiliki izin yang meliputi:
1. a.izin pendirian untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang baru berdiri; dana/atau
2. b.izin operasional untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan kegiatan pelayanan.
(4)Untuk menjamin standar mutu pelayanan kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan akreditasi.
(5)Pemerintah Provinsi berwenang memfasilitasi:
1. a.peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL);
2. b.peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi di FTKP dan FTKL;
3. c.optimalisasi sistem rujukan melalui regionalisasi rujukan meliputi rujukan UKP, rujukan UKM, atau rujukan krisis kesehatan;
4. d.penerapan pendekatan keluarga dengan siklus hidup (continuum of care);
5. e.intervensi berbasis data dan fakta (evidence based);
6. f.pengembangan kawasan perdesaan sehat;
7. g.penerbitan izin pendirian dan izin operasional untuk fasilitas pelayanan kesehatan.
(6)Pemerintah Provinsi berwenang memfasilitasi terbentuknya Badan Pengawas Rumah Sakit.
(7)Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(8)Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan budaya serta dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(2)Jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan tradisional empiris;
2. b.pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
3. c.pelayanan kesehatan tradisional integrasi.
(3)Dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan tradisional integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
(4)Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib mematuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…