DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Kewenangan; Sumber Daya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengoperasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pelayanan Publik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengawasan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 195 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
9.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara no 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian, komunikasi dan informatika.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
9.Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
10.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
13.Pemilik Proses Bisnis SPBE adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya.
14.Pengelola SPBE adalah setiap Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. kepada Pengguna SPBE.
15.Pemilik Data adalah setiap Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
16.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan atau yang memiliki keterkaitan dalam pengoperasian SPBE.
17.Komite SPBE adalah perwakilan pimpinan setiap Perangkat Daerah, pimpinan pengelola SPBE, perwakilan praktisi dan perwakilan akademisi yang berfungsi sebagai pengarah, penasihat dan pengawas Pengelola SPBE dan bertugas memastikan Tata Kelola SPBE diimplementasikan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
18.Penyelenggara SPBE selanjutnya disebut PSPBE adalah fungsi yang berada dalam setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan SPBE di Daerah.
19.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan! atau menyebarkan Informasi Elektronik.
20.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan! atau media elektronik lainnya.
21.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (ED!), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki malma atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
25.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
26.Perangkat Lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
27.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalah gunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
28.Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk ata.s barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
30.Pusat Pemulihan Bencana adalah infrastruktur pendamping Pusat Data yang berfungsi menjadi cadangan infrastruktur SPBE yang dapat bersifat fisik atau logika dan dikelola oleh PD Kominfo yang berfungsi menjadi pengganti sebagian atau seluruh operasional fungsi Pusat Data.

Pasal 2

SPBE diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi; dan
b.terciptanya sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi clan komunikasi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Gubernur melalui Dinas menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Gubernur melakukan reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4)Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jan.gka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta. Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Gubernur melakukan reviu (di tinjau Kembali) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah setiap 2 Tahun pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Peninjauan Kembali Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; C. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
3. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
(2)Penyusunan rencana dart anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Penyusunan Proses Bisnis bettujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPB.
(2)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. BAB HI SUMBER DAYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

(1)Jenis sumber daya yang menjadi objek penyelenggaraan SPBE meliputi:
1. a.Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik;
2. b.proses dan prosedur;
3. c.perangkat lunak; dan
4. d.Pusat Data dan Pusat Pemulihan. Bencana.
(2)Pengelolaan jenis sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan jenis sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemilik Data wajib berbagi Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik dengan Pemilik Data lain di Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2)Pemilik Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengelolaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik kepada PSPBE.
(3)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

(1)Kewajiban PSPBE meliputi:
1. a.menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan serta keutuhan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik;
2. b.mengldasifikasikan. Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang dihasilkan dan digunakan berdasarkan kebijakan Keamanan Informasi;
3. c.berpartisipasi dalam proses integrasi Dokumen Elektronik clan Informasi Elektronik yang dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas.
(2)Struktur dan format Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan kebijakan Keamanan Informasi yang dikoordinir oleh Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…