DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan;
c.bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar riset dan inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tersencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, maka perlu kebijakan mengenai riset dan inovasi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan lnovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PR OVINS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DANINOVA SIDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

a.kemanfaatan;
b.profesionalitas; dan
c.keterbukaan.

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan untuk:

a.perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
b.landasan pengambilan keputusan;
c.peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
d.naskah akademik untuk penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; dan/atau
e.solusi permasalahan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Riset;
b.Inovasi Daerah;
c.kerja sama;
d.pelindungan Hak Kekayaan Intelektual;
e.penilaian dan penghargaan;
f.diseminasi;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sistem informasi;
i.sanksi; dan J. pendanaan

BAB II

RISET

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Riset.
(2)Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.
(3)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Selain diselenggarakan ole Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Rise dapat diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga negara;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga profesional;
4. d.lembaga Riset;
5. e.orang perorangan;
6. f.Badan Usaha di Daerah; dan
7. g.lembaga asing yang tel mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan.
(2)Penyelenggarakan Riset se agaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disinergikan oleh Peme · ntah Daerah melalui Badan.
(3)Hasil penyelenggaraan Ri et sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan

Pasal 8

(1)Badan menyusun Rencana nduk Penelitian dan Pengembangan.
(2)Rencana Induk penelitian an pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan rencana indu penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m libatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan peng mbangan melalui musyawarah.
(4)Rencana induk penelitian dan pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tah nan penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan renc a induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan menyusun skala p · oritas Riset tahunan.
(2)Penyusunan skala priorita Riset sebagiamana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kep ntingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui mus awarah.
(3)Skala prioritas Riset tah an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi adan dan Perangkat Daerah terkait. agian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Riset yang dilaksanakan oleh enyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliput :

a.penelitian;
b.pengembangan;
c.pengkajian;dan
d.penerapan.

Pasal 11

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
c.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
d.peningkatan daya saing Daerah;dan
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan;
c.bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar riset dan inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tersencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, maka perlu kebijakan mengenai riset dan inovasi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan lnovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PR OVINS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DANINOVA SIDAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

a.kemanfaatan;
b.profesionalitas; dan
c.keterbukaan.

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan untuk:

a.perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
b.landasan pengambilan keputusan;
c.peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
d.naskah akademik untuk penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; dan/atau
e.solusi permasalahan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Riset;
b.Inovasi Daerah;
c.kerja sama;
d.pelindungan Hak Kekayaan Intelektual;
e.penilaian dan penghargaan;
f.diseminasi;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sistem informasi;
i.sanksi; dan J. pendanaan

BAB II

RISET

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Riset.
(2)Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.
(3)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Selain diselenggarakan ole Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Rise dapat diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga negara;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga profesional;
4. d.lembaga Riset;
5. e.orang perorangan;
6. f.Badan Usaha di Daerah; dan
7. g.lembaga asing yang tel mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u dangan.
(2)Penyelenggarakan Riset se agaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disinergikan oleh Peme · ntah Daerah melalui Badan.
(3)Hasil penyelenggaraan Ri et sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan

Pasal 8

(1)Badan menyusun Rencana nduk Penelitian dan Pengembangan.
(2)Rencana Induk penelitian an pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan rencana indu penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m libatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan peng mbangan melalui musyawarah.
(4)Rencana induk penelitian dan pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tah nan penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan renc a induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan menyusun skala p · oritas Riset tahunan.
(2)Penyusunan skala priorita Riset sebagiamana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kep ntingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui mus awarah.
(3)Skala prioritas Riset tah an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi adan dan Perangkat Daerah terkait. agian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Riset yang dilaksanakan oleh enyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliput :

a.penelitian;
b.pengembangan;
c.pengkajian;dan
d.penerapan.

Pasal 11

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
c.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
d.peningkatan daya saing Daerah;dan
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat.