DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang climaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan.g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

(1)APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp11.728.295.956.102,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan Daerah Rp10.031.897.562.453,00
2. b.belanja Daerah Rp11.728.295.956.102,00 Surplus/Defisit Rp(1.696.398.393.649,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp1.746.398.393.649,00
  2. 2.Pengeluaran Rp50.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp1.696.398.393.649,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.031.897.562.453,00 yang bersumber:

a.pendapatan Asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.629.579.951.953,00 yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan ash daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.711.664.179.990,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.329.954.307,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.101.474.476,00.
(5)Lain-lain pendapatan ashi daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.484.343.180,00.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud da1am. Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.385.678.960.000,00 yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.185.678.960.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00.

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.728.295.956.102,00 yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp6.850.333.234.866,00 yang terdiri atas: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. a. b. C. d. e. 1.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.222.405.820.646,00.
(3)direncanakan sebesar Rp3 .346.415.097.220,00.
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00.
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00.
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp258.824.817.000,00.
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat direncanakan sebesar Rp22.687.500.000,00. direncanakan
(1)huruf b direncanakan direncanakan direncanakan
(1)huruf f Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.931.691.654.845,00 yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.694.430.160,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.490.305.518,00.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp457.566.229.608,00. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp2.043.471.183.500,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.427.512.059,00. Belanja modal aset lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.041.994.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.690.271.066.391,00 yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.271.066.391,00.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran. 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.696.398.393.649,00 yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang climaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan.g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

(1)APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp11.728.295.956.102,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan Daerah Rp10.031.897.562.453,00
2. b.belanja Daerah Rp11.728.295.956.102,00 Surplus/Defisit Rp(1.696.398.393.649,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp1.746.398.393.649,00
  2. 2.Pengeluaran Rp50.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp1.696.398.393.649,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.031.897.562.453,00 yang bersumber:

a.pendapatan Asli;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.629.579.951.953,00 yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan ash daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.711.664.179.990,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.329.954.307,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.101.474.476,00.
(5)Lain-lain pendapatan ashi daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.484.343.180,00.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud da1am. Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.385.678.960.000,00 yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.185.678.960.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00.

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.728.295.956.102,00 yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp6.850.333.234.866,00 yang terdiri atas: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. a. b. C. d. e. 1.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.222.405.820.646,00.
(3)direncanakan sebesar Rp3 .346.415.097.220,00.
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00.
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00.
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp258.824.817.000,00.
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat direncanakan sebesar Rp22.687.500.000,00. direncanakan
(1)huruf b direncanakan direncanakan direncanakan
(1)huruf f Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.931.691.654.845,00 yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.694.430.160,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.490.305.518,00.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp457.566.229.608,00. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp2.043.471.183.500,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.427.512.059,00. Belanja modal aset lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.041.994.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.690.271.066.391,00 yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.690.271.066.391,00.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran. 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.696.398.393.649,00 yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.