DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN. Dengan SIstematika : KETENTUAN UMUM ; KEBIJAKAN UMUM; PERENCANAAN; PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN; KOORDINASI DAN KOMUNIKASI; PARTISIPASI MASYARAKAT; SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN ; SISTEM INFORMASI; MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan yang telah diberikan dalam peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Undang Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provins Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2009); -3
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FROWNS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAI-1 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Kalimantan Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Unit Kerja yang Membidan.gi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi kesejahteraan rakyat. 4
8.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhan.ahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan liralamin yang tercermin dani sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
10.Kiai, muallim, Ustadz/Ustadzah, Than Guru, Abah Guru atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
11.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
12.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
13.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksan.akan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
14.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memilild fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, clan pemberdayaan masyarakat.
15.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan. 5

Pasal 2

Ruang lingkup dani Peraturan Daerah ini adalah:

a.perencanaan;
b.pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
1. 1.Pernbinaan Pesantren;
2. 2.Pemberdayaan Pesantren;
3. 3.Rekognisi Pesantren;
4. 4.Afirmasi Pesantren; dart
5. 5.Fasilitasi Pesantren;
c.koordinasi dan komunikasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
f.sistem informasi; dan
g.pendan.aan.

BAB II

ICEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan liPalamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan gala pendidikan mu'allimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. -6 _
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musaln atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.

Pasal 6

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, selaku pendidik harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik clan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan rnasyarakat; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebagai bagian dani unsur Pesantren terdiri dan:
1. a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrarna Pesantren; clan
2. b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan clan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dani unsur Pesantren. -7

Pasal 8

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

(1)Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf d, dapat berupa ruang atau ban.gunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan. keamanan.

Pasal 10

(1)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan., bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
(2)Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…