DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM ; PERAN PEMERINTAH DAERAH ; PERAN SERTA MASYARAKAT; KELEMBAGAAN ; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084); -3
10.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Deng,an Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalatn Peraturan Daerah in, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Toleransi adalah Perilaku sabar, menahan dini dan sikap menghormati, menerima, menghargai pendapat mengenai pemikiran oran.g lain yang berbeda dengan kita, menghargai keragaman agama/keyakinan, suku/golongan, budaya dan sating tolong menolong antar sesama manusia, kelompok atau antar individu (perseorangan) serta kondisi khusus dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7.Kehidupan adalah cara, keadaan hidup tentang kebahagiaan, kasih sayang, life style, uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan, masa depan keluarga dan orang-orang.
8.Bermasyarakat adalah masyarakat yang bersatu membentuk Kehidupan secara rukun.
9.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata Kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11.Konffik adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih, mencakup tingkah laku yang terlihat jelas dan berbagai bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung maupun bentuk perlawanan terbuka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditnaksudkan untuk mendukung terpeliharanya Kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan clan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik dan kekerasan hak asasi manusia. 5

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memelihara Kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b.menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
c.mencegah perkembangan intoleran.si dan terjadinya Konflik; dan
d.meningkatkan kualitas Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi; dan
b.peran serta masyarakat.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.peningkatan Toleransi;
2. b.pemeliharaan Toleransi; dan
3. c.penanganan Konflik. 6

Pasal 6

Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a.kerjasama;
b.peningkatan kapasitas; dan
c.fasilitasi.

Pasal 7

(1)Kerjasama dalam peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah lain;
3. c.pihak ketiga; dan/atau
4. d.lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain melalui:
1. a.pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
2. b.pendidikan budi pekerti, yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
3. c.pendidikan kesadaran hukum;
4. d.diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; clan
5. e.penguatan Kearifan Lokal.
(2)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dani lintas agama, suku dan budaya yang berbeda. 7
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pendanaan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
3. c.bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilakukan dengan:
1. a.menghormati dan menghargai perbedaan agarna/keyakinan/kepereayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang ata.0 kelompok masyarakat;
2. b.menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
3. e.menghargai hak dan kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat;
4. d.menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
5. e.mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong di masyarakat;
6. f.mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
7. g.memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. 8

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2012