DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Batas Wilayah, Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu; 3. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Rencana Zonasi; 4. Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemanfaatan Ruang; 6. Mitigasi Bencana; 7. Indikasi Program; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Sanksi Administratif; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Gugatan Perwakilan; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Koordinasi Pelaksanaan; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Lain-Lain; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
17.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018-2038

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
7.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8.Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11.Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya nonhayati; sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.
12.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13.Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14.Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15.Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu Pertamaan dalam ekosistem pesisir.
18.Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
19.Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20.Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah bagian dari Wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.
21.Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
22.Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
23.Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
24.Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
25.Alur Laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
26.Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
27.Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
28.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
29.Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
30.Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
31.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
32.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
33.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
34.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
35.Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
36.Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
37.Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
38.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
39.PembudidayaanIkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
40.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda intradan antarmoda transportasi.
41.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
42.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
44.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
45.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
46.Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
47.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
48.Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
49.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
50.Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
51.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
52.Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan termasuk di dalamnya usaha perakitan atau assembling dan reparasi yang hasilnya tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
53.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
54.Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
55.Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
56.Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan orang, sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
57.Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
58.Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
59.Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
60.Ketentuan umum insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatanyang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61.Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
62.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
63.Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
64.Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
65.Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
66.Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
67.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
68.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
69.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
70.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
71.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
72.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
73.Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Polisi khusus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K.
74.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
75.Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.
76.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
77.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
78.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang selanjutnya disingkat WP- 3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
79.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
80.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

BATAS WILAYAH, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

(1)Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:
1. a.ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan pulau- pulau kecil di wilayah pesisir;
2. b.ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai; dan
3. c.pengaturan dalam perencanaan daratan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.
(2)Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.batas wilayah, ruang lingkup, dan jangka waktu;
b.tujuan, kebijakan dan strategi;
c.alokasi ruang WP-3-K;
d.peraturan pemanfaatan ruang RZWP-3-K;
e.mitigasi bencana;
f.indikasi program;
g.pengawasan dan pengendalian;
h.hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
i.pemberdayaan masyarakat;
j.sanksi administrasi;
k.penyelesaian sengketa;
l.gugatan perwakilan;
m.ketentuan penyidikan;
n.ketentuan pidana;
o.koordinasi pelaksana;

Pasal 4

(1)Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
(2)RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
1. a.Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b.Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. c.Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
(4)Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
(5)Mekanisme peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI

Pasal 5

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk:

(1)mewujudkan keterpaduan pola ruang laut dan darat yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis industri maritim;
(2)melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan laut serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
(3)menciptakan harmonisasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
(4)memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
(5)meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan WP-3-K, sehingga tercapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
b.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
c.kebijakan dan strategi pengembangan alur laut; dan
d.kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 7

(1)Kebijakan pengembangan kawasan konservasi meliputi:
1. a.peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
2. b.pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
3. c.peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
(2)Strategi peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
2. b.membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan daerah lain atau dengan kementerian terkait;
3. c.melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
4. d.mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya; dan
5. e.mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana sesuai dengan karakteristik wilayah.
(3)Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.melarang, menghentikan, memindahkan dan membebaskan lahan kegiatan pemanfaatan umum yang dapat mengganggu fungsi konservasi sebagai upaya penertiban pada kawasan konservasi;
2. b.melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
3. c.pembatasan pemberian ijin perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan dan mengganggu kawasan konservasi;
4. d.meningkatkan pemeliharaan pantai dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat merusak sistem perlindungan pantai, terutama faktor-faktor yang berasal dari perbuatan manusia;
5. e.mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca; dan
6. f.mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
(4)Strategi peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi konservasi;
2. b.mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan konservasi;
3. c.memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan konservasi dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi;
4. d.merehabilitasi dan merestorasi fungsi kawasan konservasi yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
5. e.meningkatkan konservasi lingkungan pesisir dan perairan berupa penerapan kawasan konservasi pesisir dan perairan secara konsisten, penegakan hukum, peningkatan pemahaman (pendidikan dan penyuluhan), rehabilitasi ekosistem, peningkatan kesadaran tentang sanitasi dan kebersihan lingkungan;
6. f.menetapkan kategorisasi dan fungsi/pemanfaatan (secara ekologis dan biologis) kawasan konservasi untuk difungsikan sebagai kawasan yang harus dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan secara rinci/detail;
7. g.melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan konservasi; dan h.mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan konservasi.

Pasal 8

(1)Kebijakan pengembangan KPU di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
1. a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan pemanfaatan umum;
2. b.pengendalian dan perkembangan zona perikanan, pelabuhan, dan pertambangan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta berkelanjutan;
3. c.pengembangan dan penataan zona permukiman; dan
4. d.pengembangan pariwisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.
(2)Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.menetapkan kawasan pemanfaatan untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. b.membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada zona sentra-sentra produksi, zona industri, perdagangan dan jasa, zona rawan bencana banjir, sedimentasi, abrasi, longsor, kebakaran hutan dan lahan;
3. c.mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah seperti pertambangan dan perikanan;
4. d.mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitas industri dan pergudangan yang berwawasan lingkungan; dan
5. e.membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.
(3)Strategi pengendalian dan perkembangan zona perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.strategi pengembangan perikanan tangkap, terdiri dari:
  1. 1.melakukan pengelolaan perikanan tangkap secara legal, reported dan regulated;
  2. 2.melakukan penataan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan pada wilayah laut sampai ke arah 12 mil laut lebih (wilayah lepas pantai);
  3. 3.meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap berbasis daya dukung ekosistem perairan melalui implementasi pengelolaan perikanan tangkap dengan pendekatan ekosistem;
  4. 4.melakukan koordinasi dan berperan serta aktif dalam kelembagaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 dan 713;
  5. 5.melaksanakan rencana aksi pengelolaan perikanan sebagaimana di atur dalam Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 712 dan Rencana Pengelolaan Perikanan WPP 713;
  6. 6.mengembangkan usaha penangkapan produktif yang ramah lingkungan berbasis daya dukung dan berkelanjutan;
  7. 7.melaksanakan kebijakan pengaturan melalui mekanisme input dan output kontrol sebagai dasar dalam pemberian izin perikanan tangkap;
  8. 8.mengembangkan peran dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan dan Pelabuhan Perikanan;
  9. 9.mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap guna menunjang mengembangkan wilayah yang masih memliki potensi sumber daya ikan, baik untuk mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial maupun aktivitas pertahanan dan keamanan;
  10. 10.menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan tangkap yang efisien, aman, dan berkualitas;
  11. 11.merasionalisasi jumlah armada dan relokasi daerah penangkapan, serta optimalisasi pengelolaan perikanan;
  12. 12.mengembangkan kerjasama perdagangan pemasaran antar provinsi dan kabupaten kota dengan daerah-daerah produsen lainnya;
  13. 13.meningkatkan kemitraan usaha perikanan tangkap melalui program inkubator bisnis dan pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak;
  14. 14.melakukan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan nelayan;
  15. 15.melakukan sistem pendataan statistik dan informasi perizinan perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi antara kabupaten, provinsi sampai ke pusat;
  16. 16.meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas sumber daya ikan dan efektifitas penegakan hukumnya; dan
  17. 17.mengembangkan sumber daya manusia bidang perikanan tangkap melalui uji kompetensi dan sertifikasi.
2. b.Strategi untuk pengembangan perikanan budidaya:
  1. 1.mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi produksi perikanan budidaya;
  2. 2.mengembangkan kawasan balai pembenihan udang/ikan sebagai komoditas unggulan;
  3. 3.meningkatkan aksesibilitas dari kawasan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
  4. 4.mengembangkan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat;
  5. 5.mengembangkan kapasitas skala pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat perikanan lainnya melalui pengembangan usaha rumah tangga, dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan ke arah usaha industri secara bertahap;
  6. 6.mengembangkan budidaya ikan melalui upaya pengembangan komoditas yang beragam, implementasi zona pemanfatan secara konsisten, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pembentukan akses pasar dan lembaga keuangan/perbankan;
  7. 7.pengembangan pendukung Lembaga perekayasaan dan infrastruktur produksi;
  8. 8.mengelola dan melestarikan sumberdaya air, baik air tawar, air payau dan air laut untuk akuakultur yang berkelanjutan;
  9. 9.mencegah dan mengurangi kegiatan budidaya non perikanan yang berpotensi mempengaruhi dan menimbulkan pencemaran;
  10. 10.mengurangi tingkat dampak pengembangan kawasan perikanan budidaya terhadap kawasan konservasi di sekitarnya; dan
  11. 11.melakukan enclave terbatas dan proporsional terhadap besaran luasan cagar alam dan suaka margasatwa yang dipergunakan untuk keberadaan permukiman penduduk lokal dan kegiatan budidaya, penghargaan dan legalisasi terhadap hak-hak masyarakat.
(4)Strategi zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan pelabuhan laut terpadu, lengkap dengan sarana/prasarana pelabuhan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
2. b.meningkatkan perlindungan maritim dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, sanitary, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (termasuk minyak);
3. c.melakukan penataan terminal khusus baik regional maupun nasional yang dilakukan melalui perencanaan secara terpadu melalui pembatasan jumlah, klasifikasi dan pola sebarannya yang disesuaikan dengan ketersediaan potensi komoditas, jarak antar lokasi yang optimal, frekuensi dan besaran perdagangan ekspor-impor, sarana dan prasarana angkutan yang dipergunakan, kepadatan arus lalu lintas, kampung nelayan, fishing ground dan kawasan konservasi;
4. d.membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. e.memantapkan pengembangan dan pembangunan pelabuhan melalui rencana induk pelabuhan baik pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perikanan untuk mendukung tol laut;
6. f.meningkatkan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana pelayanan, keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
7. g.meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan di zona pelabuhan; h.meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah-daerah pulau-pulau kecil, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata; dan
8. i.memudahkan proses perizinan kepemilikan kapal dan prosedur kepelabuhanan, terutama dikaitkan dengan era otonomi daerah.
(5)Strategi yang dapat dilakukan pada zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.melakukan pemetaan potensi pertambangan pasir laut dan batubara di wilayah perairan dengan melibatkan investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.membentuk badan usaha milik daerah untuk pengelolaan hak partisipasi atau participating interest dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan studi kelayakan dan AMDAL atau UKL-UPL untuk setiap kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
4. d.membatasi dan memperketat aturan penambangan yang berpotensi memberikan dampak lingkungan bagi ekosistem perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Strategi untuk pengembangan dan penataan zona permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.melakukan penataan zona permukiman padat di tepi pantai dan pinggiran sungai menjadi zona permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
2. b.meremajakan, upgrading, resettlement zona permukiman kumuh dan permukiman tepi pantai dan tepian sungai serta daerah rawan bencana;
3. c.mengembangkan zona permukiman nelayan dan transmigrasi nelayan dengan sistem cluster dan tepi pantai (waterfront) dengan dilengkapi sarana dan prasarana seperti pasar ikan, pelabuhan dan industri pengolahan; dan
4. d.memperjelas status kepemilikan hak, penegakan hak dan kewajiban termasuk penetapan perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah perumahan kawasan nelayan, yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi bidang pertanahan dengan instansi terkait.
(7)Strategi untuk pengembangan pariwisata bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata religius, wisata budaya, wisata alam, agrowisata agar semakin representatif;
2. b.memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan;
3. c.menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan; dan
4. d.mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional.

Pasal 9

(1)Kebijakan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, pelindungan alur migrasi biota laut dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi.
(2)Strategi alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.meningkatkan fungsi pelayanan dan keselamatan alur pelayaran;
2. b.pendalaman alur pelayaran harus melalui kajian AMDAL dan telah mendapat persetujuan komisi AMDAL;
3. c.mencegah penggunaan alat tangkap yang dapat menganggu pelayaran;
4. d.mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman keamanan pelayaran; dan
5. e.menindak tegas pada pihak yang melanggar aturan alur pelayaran dan pencemaran lingkungan;
(3)Strategi alur pipa/kabel laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.mengendalikan dan mengawasi kegiatan di alur pipa dan kabel bawah laut; dan
2. b.mempublikasikan alur pipa/kabel bawah laut.
(4)Strategi alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.mempertahankan dan mengelola alur migrasi biota guna menjaga kelestarian biota laut yang hampir punah; dan
2. b.mengendalikan dan mengawasi kegiatan di alur migrasi biota.

Pasal 10

(1)Kebijakan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
2. b.peningkatan fungsi kawasan pertahanan negara.
(2)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.penetapan kawasan strategis dalam rangka peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah;
2. b.pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. c.pengembangan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
4. d.membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
5. e.mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
6. f.mengelola dampak negatif kegiatan pemanfaatan umum agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
7. g.mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan; h.menetapkan kawasan strategis sumberdaya kelautan dan perikanan yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
8. i.mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
9. j.memperkuat basis pembangunan ekonomi yang bertumpu pada jasa perdagangan dan transportasi yang berdaya saing; dan
10. k.meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mendorong penyediaan lapangan kerja yang luas, kepastian dalam berusaha, keberpihakan pada ekonomi rakyat, dan peningkatan profesionalitas sumber daya manusia.
(3)Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan negara;
2. b.melindungi segenap perairan NKRI beserta isinya khusus yang ditetapkan mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang WP-3-K provinsi;
3. c.mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan negara;
4. d.mengembangkan kawasan konservasi dan/atau kawasan pemanfaatan umum tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun;
5. e.melakukan kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, pertahanan kemananan, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; dan
6. f.melakukan penetapan batasan fisik kawasan strategis WP-3-K provinsi.

BAB IV

ALOKASI RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 11

(1)Alokasi ruang WP-3-K terdiri atas:
1. a.kawasan konservasi;
2. b.kawasan pemanfaatan umum; dan
3. c.alur laut.
(2)Selain alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1), pada sebagian di WP-3- K Daerah dialokasikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…