DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN, yang terdiri atas : 1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; 3. PERENCANAAN; 4. PENETAPAN; 5. PENGEMBANGAN; 6. PENELITIAN; 7. PEMANFAATAN; 8. PEMBINAAN; 9. PENGENDALIAN; 10. PENGAWASAN; 11. SISTEM INFORMASI; 12. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI; 13. PEMBIAYAAN; 14. PERAN SERTA MASYARKAT; 15. SANKSI ADMINISTRASI; 16. KETENTUAN PENYIDIKAN; 17. SANKSI PIDANA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan;
c.bahwa dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian tanaman pangan yang mengancam daya dukung wilayah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan diperlukan kebijakan yang dapat mencegah berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan;
d.bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
12.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
18.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8); Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
7.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
8.Tanaman Pangan adalah tanaman yang menjadi dan/atau menyediakan bahan pangan pokok.
9.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
10.Lahan Pertanian Tanaman Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
11.Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
12.Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
13.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14.Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian tanaman pangan terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
15.Petani Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas tanaman pangan pokok di Lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
18.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j.desentralisasi;
k.tanggung jawab;
l.keragaman; dan
m.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan bertujuan:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Tanaman Pangan secara berkelanjutan di Daerah;
c.mendorong terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
e.meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitiaan;
e.pemanfaatan;
f.pembinaan;
g.pengendalian;
h.pengawasan;
i.sistem informasi;
j.perlindungan dan pemberdayaan petani;
k.pembiayaan; dan
l.peran serta masyarakat.

Pasal 5

(1)Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
(2)Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
(3)Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan nasional.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan nasional dan Daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(4)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap lahan pertanian tanaman pangan yang sudah ada dan lahan cadangannya didasarkan atas kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan insfrasktruktur;
3. c.penggunaan lahan;
4. d.potensi teknis lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 7

(1)Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
(2)Dalam rangka penyusunan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi.
(3)Inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(5)Tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 8

(1)Usulan perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Perencanaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun:
1. a.prediksi jumlah produksi;
2. b.luas baku lahan;
3. c.sebaran lokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan; dan
4. d.kegiatan yang menunjang.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan jangka panjang;
2. b.perencanaan jangka menengah; dan
3. c.perencanaan tahunan.
(3)Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
(4)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam, dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan rencana perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi:

a.RPJPD;
b.RPJMD; dan
c.RKPD.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019