DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, memuat tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal; 3. Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida; 4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal; 5. Pengawasan; dan 6. Ketentuan Penutupan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
15.Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
6.Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang selanjutnya disebut PT. Asuransi Bangun Askrida adalah perusahaan swasta nasional yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi seluruh Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat dan keuntungan.

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal kepada dan PT. Asuransi Bangun Askrida digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

Penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal PT. Asuransi Bangun Askrida dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Realisasi penyaluran dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penambahan Penyertaan Modal.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan usaha secara proporsional.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd. ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2,33/2018)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…