DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Wilayah Pengelolaan DAS; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 5. Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; 6. Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya; 7. Kewajiban dan Larangan 8. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS; 9. Insentif dan Disinsentif; 10. Sistem Informasi Pengelolaan DAS; 11. Koordinasi dan Kerja Sama; 12. Monitoring dan Evaluasi; 13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 14. Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Pendanaan; 17. Sanksi Administrasi; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; dan 21. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS.
(3)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan, masukan, dan pertimbangan dalam penyusunan:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah; dan
4. d.Rencana sektor yang lebih detil setiap DAS, sub-DAS, daerah tangkapan air, dan pulau-pulau kecil.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(5)Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 18

(1)Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan:
1. a.Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan;
2. b.berdasarkan rencana kerja masing-masing sektor yang mengacu dan/atau menjabarkan rencana pengelolaan DAS; dan
3. c.mengikuti kriteria teknis dan persyaratan kelestarian ekosistem DAS.
(2)Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan peran serta dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1)Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
1. a.pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; dan
2. b.pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing komponen Pengelolaan DAS meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.monitoring/evaluasi;
4. d.kelembagaan;
5. e.teknologi; dan
6. f.pendanaan.

BAB V

PENGELOLAAN DAS YANG DIPULIHKAN DAYA DUKUNGNYA

Pasal 20

Prinsip Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

a.pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
b.pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan Teknik Konservasi Tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi tata air;
c.pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan; dan
d.peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya meliputi:

a.rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung wilayah DAS;
b.penerapan teknik konservasi tanah dan air dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
c.pengelolaan vegetasi;
d.peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
e.pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 22

(1)Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan pada lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan.
(2)Rehabilitasi lahan di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Reklamasi Hutan dan Reboisasi.
(3)Rehabilitasi lahan di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Penghijauan.
(4)Tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)Penerapan teknik konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan Daerah Tangkapan Air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan distribusi air.
(2)Penerapan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya; dan
2. b.pola konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung.
(3)Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
(4)Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
1. a.menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. b.melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, lahan dan air;
3. c.menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS; dan
4. d.menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5)Konservasi hutan, lahan dan air pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
1. a.menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. b.melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
3. c.melestarikan fungsi lindung hutan, tanah dan kondisi tata air DAS; dan
4. d.mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap.

Pasal 24

(1)Pengelolaan Vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan.
(2)Pengelolaan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Budidaya; dan
2. b.Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan pada Kawasan Lindung.
(3)Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem.
(4)Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
1. a.menerapkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. b.meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
3. c.memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS.

Pasal 25

(1)Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya dilakukan sesuai persyaratan teknis dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
(2)Persyaratan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGELOLAAN DAS YANG DIPERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya, meliputi:

a.pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
b.pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi tata air;
c.pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan ekosistem; dan
d.mempertahankan Daya Dukung DAS ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, peran serta, dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya meliputi:

a.pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air;
b.menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
c.bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas air, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
d.peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas wilayah administrasi; dan/atau
e.peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.

Pasal 28

(1)Pengendalian pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk mempertahankan fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang dipertahankan.
(2)Pemanfaatan hutan, lahan, dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan budidaya; dan
2. b.Pemanfaatan hutan, lahan, dan air pada kawasan lindung.
(3)Pemanfaatan pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara antara lain:
1. a.menerapkan teknologi budi daya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
2. b.meningkatkan produktivitas Hutan dan Lahan dengan mencegah dampak negatif pada bagian hilir;
3. c.menerapkan teknik konservasi tanah dan air sesuai dengan kondisi fisik lapangan;
4. d.mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
5. e.menjaga kelestarian penutupan vegetasi.
(4)Pemanfaatan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
1. a.menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
2. b.melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
3. c.mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
4. d.mempertahankan keberadaan bentuk lahan dan bentang alam; dan
5. e.menjaga kelestarian penutupan vegetasi.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…