DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Kebun Raya Banua, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum tentang hal-hal yang ada di peraturan ini; 2. Kedudukan dan keberadaan Kebun Raya Banua; 3. Pembangunan Kebun Raya Banua; 4. Pengelola Kebun Raya Banua; 5. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian; 6. Partisipasi Masyarakat; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Sanksi Administratif; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Peralihan; dan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 66 ayat (2) Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya, pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun Raya diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya Banua; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA BANUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan yang membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
6.Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
7.Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan kebun raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan kebun raya, maupun pengembangan kebun raya yang sudah ada.
8.Kebun Raya Banua yang selanjutnya disingkat KRB adalah kebun raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
9.Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan dan/atau pelestarian.
10.Konservasi Tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
11.Rencana Induk (master plan) Kebun Raya adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dalam pembangunan kebun raya.
12.Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan kebun raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar.
13.Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan kebun raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan kebun raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
14.Kawasan Kebun Raya adalah kawasan di dalam area kebun raya meliputi zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
15.Zona Penerima adalah area untuk penerimaan pengunjung meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi, dan fasilitas penunjang lainnya.
16.Zona Pengelola adalah area untuk aktivitas pengelola kebun raya meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, dan sarana penunjang lainnya.
17.Zona Koleksi adalah area untuk koleksi tumbuhan meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
18.Eksplorasi adalah kegiatan pengoleksian material hidup berupa anakan, biji, stek, dan/atau material lain suatu jenis tumbuhan dari habitat alaminya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di kebun raya.
19.Pertukaran Spesimen adalah pertukaran material koleksi tumbuhan hidup antarkebun raya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di kebun raya.
20.Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi kebun raya.
21.Embung adalah bangunan penampung air yang sumbernya berasal dari mata air, curah hujan (run off), sungai, dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk kebutuhan koleksi tumbuhan dan lingkungannya.
22.Jalan Primer adalah penghubung utama antar zona dalam kawasan kebun raya.
23.Jalan Sekunder adalah penghubung antar sub zona kebun raya.
24.Jalan Tersier adalah penghubung antar blok dalam sub zona kebun raya.
25.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26.Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh, sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
27.Masyarakat adalah masyarakat umum baik perorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang meliputi masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat di luar Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Azas penyelenggaraan KRB meliputi:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keanekaragaman hayati tumbuhan;
d.keterbukaan; dan
e.partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dan/atau pengelolaan KRB yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 4

Pembangunan dan/atau pengelolaan KRB bertujuan untuk:

a.menyediakan wahana konservasi tumbuhan secara in situ dan ex situ bagi keanekaragaman hayati tumbuhan;
b.menyediakan tempat penelitian dan pendidikan lingkungan, serta laboratorium alam tumbuhan tropis;
c.menyediakan objek wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai ilmiah;
d.meningkatkan kualitas lingkungan dan mengembangkan jasa lingkungan; dan
e.meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya lokal bagi masyarakat.

Pasal 5

KRB berfungsi sebagai:

a.wahana konservasi tumbuhan;
b.wahana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan lingkungan;
c.wahana wisata, interaksi sosial, dan identitas daerah; dan
d.ruang terbuka hijau.

Pasal 6

manfaat KRB meliputi:

a.melestarikan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati tumbuhan melalui konservasi tumbuhan endemik, nasional, dan internasional secara in situ dan ex situ;
b.memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan;
c.alternatif tempat pembelajaran di luar kelas, sambil menikmati suasana di alam terbuka;
d.meningkatkan perekonomian masyarakat dan potensi ekonomi daerah;
e.menumbuhkan kebanggaan dan meningkatkan prestise daerah; dan
f.memperbaiki kualitas udara kota dan sebagai daerah tangkapan air.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kedudukan KRB;
b.pembangunan KRB;
c.pengelola KRB;
d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
e.partisipasi masyarakat;
f.kewajiban dan larangan;
g.sanksi administratif; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN KEBUN RAYA BANUA

Pasal 8

(1)KRB terletak di dalam Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Lokasi KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Banjarbaru yang secara administratif di Kelurahan Palam dan Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BANUA

Pasal 9

(1)Pembangunan KRB harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut:
1. a.memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
2. b.dapat diakses oleh masyarakat;
3. c.memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
4. d.koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.
(2)Pembangunan Kebun Raya Banua diselenggarakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan pembangunan; dan
3. c.pengelolaan.

Pasal 10

(1)Perencanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi;
2. b.inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada;
3. c.inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
4. d.penyusunan Rencana Induk (master plan).
(2)Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling kurang memuat:
1. a.kondisi eksisting;
2. b.analisis tapak;
3. c.analisis sosial dan budaya;
4. d.zonasi kebun raya;
5. e.rencana tapak dan rencana utilitas;
6. f.pentahapan pembangunan; dan
7. g.rencana pembiayaan.
(3)Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan KRB.
(4)Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KRB ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…