DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Tugas dan Wewenang; Lembaga Adat; Penyelesaian Sengketa; Sistem Informasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakua.n dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

1.Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 232, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undanga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); -3
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); -4
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/ Setjen/ Kum. 1 / 5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
22.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Dengan Persetujuan BerssarnA DEWAN PERWAK/LAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah K.abupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. 5
8.Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
9.Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada.
10.Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan! atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
11.Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
12.Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
13.Budaya adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
14.Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan- pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai balk, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
15.Pengetahuan Tradisional adalah bagian dani Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dani hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dani Masyarakat Hukum Mat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, balk yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dani satu generasi ke generasi berikutnya.
16.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dani leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. -6
17.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
18.Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang metniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
20.Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
21.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
22.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Panitia pelaksana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
24.Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
25.Hutan. Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak tnilik.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.partisipasi;
b.keadilan;
c.transparansi;
d.kemanusiaan;
e.kepentingan nasional;
f.keselarasan; dan
g.kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. 7

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

a.memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-halmya yang telah diakui dart dilindungi secara hukum;
b.memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya;
c.menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
d.melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dani tindakan diskriminasi;
e.menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
f.melaksanakan pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
b.Perlindungan Masyakarakat Hukum Adat;
c.Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
d.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
e.Tugas dan Wewenang;
f.Lembaga Adat;
g.Penyelesaian sengketa;
h.Sistem informasi;
i.Peran serta masyarakat;
j.Pendanaan; dan
k.Ketentuan penutup.

Pasal 5

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

a.memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau territorial; 8
b.mendiarni suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun- temurun;
c.mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
d.memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompolmya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; daniatau
e.mempunyai Kelembagan Adat yang diakui dan berfungsi.

BAB II

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan daerah mi.
(3)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi;
2. b.verifikasi;
3. c.validasi;
4. d.penetapan
(4)Identifikasi, verifikasi, clan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bersifat ad hoc.

Pasal 7

Pengakuan. Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui penetapan oleh Gubemur terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota. dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 8

(1)Gubemur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di daerah. 9
(2)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Dinas sebagai sekretaris;
3. c.Anggota DPRD sebagai anggota;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai anggota;
6. f.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai anggota;
7. g.Kepala Perangkat Daerah terkait Sesuai Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Sebagai Anggota.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dani unsur akademisi, tokoh Masyarakat Hukum Adat, dan dani organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal Masyarakat Hukum Adat.
(5)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
1. a.Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. b.Masyarakat Paguyuban;
3. c.Kelembagaan Adat dalam Bentuk Perangkat Penguasa Adat;
4. d.Wilayah Adat dan Hutan Adat;
5. e.Pranata dan Perangkat hukum adat khususnya peradilan adat; dan
6. f.Harta kekayaan bersama/benda-benda adat.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi
(3)

Pasal 10

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c merupaka.n kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dart informasi hasil identifikasi.

Pasal 11

(1)Panitia Masyarakat Hukum Adat memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
(2)Panitia Masyarakat Hukum Adat, memberikan kesempatan kepada Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
(3)Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
(4)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
(5)Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
(7)Panitia Masyarakat Hukum Adat memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8)Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Masyarakat Hukum Adat akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
(9)Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…