DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;BENTUK KOPERASI DAN KRITERIA USAHA KECIL;PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI;PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL;KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA;SISTEM INFORMASI;INSENTIF;PENYELENGGARAAN INKUBASI;PENDANAAN;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Kalimantan Selatan belum dikembangkan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelindungan Koperasi dan Usaha Kecil, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
13. 14.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
14. 15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
15. 16.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan Masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perkenonomian daerah dan nasional.
8.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan Pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.
14.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
15.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil.
16.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
17.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil.
18.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

a.partisipasi;
b.kemandirian;
c.kewirausahaan;
d.transparansi;
e.usaha bersama;
f.kekeluargaan;
g.kearifan lokal; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil bertujuan untuk:

a.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
b.meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil di daerah; dan
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk memajukan Koperasi dan Usaha Kecil di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a bentuk Koperasi dan Usaha Kecil; b Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi; c Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil; d Kemitraan dan jaringan usaha; e sistem informasi; f insentif; g penyelenggaraan Inkubasi; h pendanaan; dan i Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

BENTUK KOPERASI DAN KRITERIA USAHA KECIL

Pasal 5

(1)Bentuk koperasi terdiri dari:
1. a.koperasi primer; dan
2. b.koperasi sekunder.
(2)Koperasi primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.
(3)Koperasi sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit 3 (tiga) koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok Masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Pasal 7

(1)Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
(3)Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
(4)Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan, oleh Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(5)Nilai kriteria modal usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan nilai kriteria hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Koperasi di Daerah.
(2)Pelindungan Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;
2. b.menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
3. c.penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
(3)Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
1. a.restrukturisasi kredit;
2. b.rekonstruksi usaha;
3. c.bantuan modal; dan
4. d.bantuan bentuk lain.
(4)Ketentuan mengenai bentuk Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Koperasi di Daerah.
(2)Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penguatan permodalan;
3. c.Pembinaan manajemen;
4. d.bimbingan teknis;
5. e.peningkatan inovasi dan teknologi informasi;
6. f.pemasaran produk; dan
7. g.legalitas usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…