DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan Abstrak, Yang Terdiri Atas: 1.Ketentuan Umum; 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Tempat Kedudukan;5. Bidang Usaha; 6. Modal; 7. Saham; 8. Organisasi Perseroan; 9. Kepegawaian; 10. Tata Kelola Perusahaan; 11. Tahun Buku, Rencana Kerja, Dan Laporan Keuangan; 12. Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih; 13. Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan; 14. Pembubaran Dan Likuidasi; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang perlu ditingkatkan fungsi dan perannya sebagai corporate business agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mendukung tercapainya visi Kalimantan Selatan 2025;
c.bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi regional, nasional dan internasional, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum sehingga dalam pengelolaannya dapat lebih profesional dan fleksibel;
d.bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59¸ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
7.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
9.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
12.Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan.
13.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalimantan Selatan yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar p erseroan.
14.Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
15.Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
16.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
17.Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
18.Remunerasi adalah imbalan jasa, penghargaan/gaji atau tunjangan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada dewan komisaris dan direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang diatur kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan, menjadi perseroan terbatas.
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Pasal 3

(1)Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berakibat hukum terutama berkenaan dengan:
1. a.Hak, kewajiban, kekayaan, usaha, d a n perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan beralih kepada Perseroan; dan
2. b.direksi, dewan komisaris dan pegawai dialihkan mengikuti ketentuan peraturan Perseroan.
(2)Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap Perseroan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan menjadi perseroan terbatas dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional.

Pasal 5

Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
b.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
c.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
d.memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah; dan
e.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banjarmasin.
(2)Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain di wilayah Republik Indonesia.

BAB V

I I I ORGANISASI PERSEROAN

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan melakukan usaha pokoknya di bidang:
1. a.perdagangan dan jasa;
2. b.pertambangan umum dan energi;
3. c.persewaan alat berat
4. d.perhotelan;
5. e.properti;
6. f.industri;
7. g.pertanian; dan
8. h.pertanahan.
(2)Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur dalam Akta Pendirian.
(4)Dalam pengembangan usahanya, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Perseroan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), terdiri atas saham sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
(2)Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh (modal disetor).
(3)Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(4)Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.modal dasar Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen; dan
2. b.modal dasar pihak lain paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang sudah diberikan kepada Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal dasar yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik.
(2)Penyertaan modal dari pihak lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

(1)Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perubahan modal dasar Perseroan dan/atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan Daerah, maka harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam RUPS.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…