DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum , berisi tentang: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1); dan b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 3); diubah sebagai berikut: (1) Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e; (2) Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA; (3) Ketentuan ayat (2) Pasal 21B diubah; dan (4) Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat baru;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengakomodasi penambahan objek, dan perubahan tarif retribusi jasa umum, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN -‐2-
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); -‐3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1); dan
b.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 3); diubah sebagai berikut:

(1)Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.retribusi pelayanan kesehatan;
b.retribusi penggantian biaya cetak peta;
c.dihapus;
d.retribusi pelayanan pendidikan; dan
e.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(2)Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: -‐4- BAB VIA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 19A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 19B

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 19C

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi/Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 19D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah yang diproses.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 21B diubah, sehingga Pasal 21B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21B

(1)Perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah perhitungan harga satuan (unit cost).
(2)Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya sarana dan biaya bahan yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan sebesar 50% (lima puluh persen) ditambah jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen). -‐5-
(3)Besarnya biaya sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.

4.Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehinggga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(3)dihapus.
(4)Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5)Struktur dan besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2021 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. SAFRIZAL ZA Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 4 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Ttd. ROY RIZALI ANWAR LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-75/2021)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…