DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah serta sejalan dengan pnns1p penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan perubahan Perangkat Daerah saat ini;
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779;
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lnspektorat Tipe A.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan; J. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. m.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. n.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. q.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
17. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. t.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. u.Dihapus;
20. v.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
21. w.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
22. x.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
23. y.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
24. z.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. b.dihapus
3. c.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah;
4. d.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
5. e.Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah;
6. f.dihapus.
7. g.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang penghubung;
8. h.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
9. i.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah; dan
10. j.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Bencana yang telah terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara diundangkan.

3.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2023.

5.Ketentuan Pasal 22 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-27/2023)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 16

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016