DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud, dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan; 5. Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan; 6. Pemberitahuan Hasil Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 7. Sistem Informasi; 8. Peran Serta Masyarakat; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;
c.bahwa dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan fasilitasi penanganan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu dan memberikan fasilitas bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di Daerah.
6.Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
7.Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.
8.Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
9.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

a.kekeluargaan;
b.keterbukaan;
c.keadilan;
d.kepastian hukum; dan
e.kesetaraan.

Pasal 3

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dimaksudkan untuk:

a.mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
b.membantu masyarakat dalam upaya menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak;
c.mencegah meluasnya dampak sengketa dan konflik pertanahan;
d.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan instansi terkait; dan
e.mengupayakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan cara damai.

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah:

a.teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
b.terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat.
c.tercegahnya dampak negatif yang timbul sebagai ekses dari sengketa dan konflik pertanahan;
d.terkoordinasinya penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Daerah; dan
e.terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan di Daerah secara damai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Jenis sengketa dan konflik pertanahan yang dapat difasilitasi penanganannya antara lain yang berkenaan dengan:

a.penggarapan rakyat atas lahan perkebunan, kehutanan, pertambangan, lahan pertanian;
b.pelanggaran peraturan landreform;
c.ekses penyediaan tanah untuk perkebunan; dan/atau
d.tanah ulayat.

BAB IV

FASILITASI PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat mengadukan Sengketa Pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan kepada:
1. a.DPRD/DPRD kabupaten/kota; atau
2. b.Pemerintah Daerah/pemerintah kabupaten/kota.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(3)Fasilitasi melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh komisi yang membidangi pertanahan.
(4)Fasilitasi melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan jenis sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(5)Ketentuan mengenai fasilitasi penanganan sengketa pertanahan di kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1)Pengaduan masyarakat melalui DPRD dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
(2)Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pelapor;
2. b.obyek yang diperselisihkan;
3. c.posisi kasus; dan
4. d.maksud pengaduan.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan fotokopi identitas dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan di lingkungan DPRD.

Pasal 8

Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan dilakukan melalui tahap:

a.rapat dengar pendapat
b.kunjungan kerja; dan
c.rapat kerja.

Pasal 9

Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak guna mempelajari lebih mendalam sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.

Pasal 10

(1)Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan untuk melakukan verifikasi data objek yang dipersengketakan.
(2)Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi yang membidangi pertanahan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 35 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 35 Tahun 2015