DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Pengangkatan, Mutasi, Dan Pemberhentian; 6. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji; 7. Kode Etik; 8. Kartu Tanda Pengenal; 9. Pendidikan Dan Pelatihan; 10. Sekretariat Ppns; 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Pembiayaan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan, perlu diangkat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; c. d. bahwa agar penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat bekerja secara optimal diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya; bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana.
8.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
12.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
13.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
14.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15.Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai PPNS dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kedudukan, tugas, dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian;
d.pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
e.kode etik;
f.kartu tanda pengenal;
g.pendidikan dan pelatihan;
h.sekretariat PPNS;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS berkedudukan di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 4

(1)PPNS bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 5

(1)Dalam hal undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, PPNS mempunyai wenang sebagai berikut:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di Daerah.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)PPNS dapat diberikan insentif atas tindakan penyidikan yang dilakukan.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:
1. a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
2. b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. 1.pemeriksaan tersangka;
  2. 2.pemasukan rumah;
  3. 3.penyitaan barang;
  4. 4.pemeriksaan saksi; dan
  5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
4. d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS harus berkoordinasi dengan Satpol PP.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
(2)Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 9

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.PNS berpangkat paling rendah golongan ruang penata muda/III a;
b.pendidikan paling rendah sarjana, diutamakan sarjana hukum;
c.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
d.ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
f.daftar hasil penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
g.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.

Pasal 10

(1)Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan:
1. a.fotokopi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
2. b.surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
3. c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.fotokopi daftar hasil penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
6. f.fotokopi STTPP khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan
7. g.surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing- masing dalam rangkap 4 (empat).

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009