DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Perkebunan; Penggunaan Lahan Untuk Usaha Perkebunan; Perbenihan; Budidaya Tanaman Perkebunan; Usaha Perkebunan; Perlindungan Usaha Perkebunan; Pengelolaan Konflik Perkebunan; Pengolahan, Pemasaran, dan Harga Hasil Perkebunan; Pengelolaan Lingkungan di Perkebunan; Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Perkebunan; Kerjasama dan Tanjung Jawab Sosial Perusahaan; Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Lain Lain; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pembangunan ekonomi hijau berbasis kerakyatan, sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Perencanaan Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Di.versity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); -
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
30.Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
33.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
34.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir sfengan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nornor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan;
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;
b.meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan Daerah;
d.menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
e.meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
f.menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri; dan
g.memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 4

Fungsi pembangunan Perkebunan, meliputi aspek:

a.ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi Daerah dan nasional;
b.ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
c.sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.perencanaan pembangunan Perkebunan;
b.penggunaan lahan untuk usaha Perkebunan;
c.perbenihan;
d.budidaya tanaman Perkebunan;
e.usaha Perkebunan;
f.perlindungan usaha Perkebunan;
g.pengelolaan konflik Perkebunan;
h.pengolahan, pemasaran, dan harga hasil Perkebunan;
i.pengelolaan lingkungan di Perkebunan;
j.penelitian dan pengembangan pembangunan Perkebunan;
k.kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan;
m.ketentuan lain-lain;
n.sanksi administratif;
o.ketentuan penyidikan; dan
p.ketentuan pidana.

BAB II

PERENCANAANPEMBANGUNANPERKEBUNAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perkebunan dimaksud untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan pembangunan Perkebunan yang lebih terukur, realistis, bermanfaat, serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan.
(3)Perencanaan Perkebunan mencakup:
1. a.wilayah;
2. b.tanaman Perkebunan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.kawasan Perkebunan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pengolahan dan pemasaran hasil;
7. g.pembiayaan;
8. h.penanaman modal; dan
9. i.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Perencanaan pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mampu mendorong kemitraan dengan memberdayakan masyarakat yang berada disekitar areal Perkebunan sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat dan Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan Perkebunan harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan berbasis korporasi petani.
(2)Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan;
4. d.untuk Usaha Perkebunan;
5. e.daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. f.kinerja pembangunan Perkebunan;
7. g.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. h.kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  1. 1.kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan J. aspirasi Daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.
(3)Penetapan rencana pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan pada:
1. a.kebijakan tata ruang Daerah;
2. b.keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
3. c.kajian pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan
4. d.kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan.

Pasal 8

(1)Rencana Perkebunan Provinsi yang disusun oleh Gubernur mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional.
(2)Perencanaan Perkebunan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional dan kebutuhan usulan Daerah.

Pasal 9

(1)Rencana Perkebunan Nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan Provinsi.
(2)Rencana Perkebunan Nasional dan Rencana Perkebunan Provinsi menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

BAB III

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

(1)Untuk kepentingan penyelenggaraan usaha Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan dapat menggunakan lahan untuk usaha Perkebunan setelah diberikan hak atas tanah untuk usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan ditetapkan batasan luas maksimum dan minimum.
(3)Batasan luas maksimum dan m1n1mum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
1. a.jenis tanaman; dan/atau
2. b.ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
(4)Penetapan batasan luas maksimum dan minimum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai budaya masyarakat setempat sebagai suatu kekayaan identitas budaya bangsa Indonesia.
(2)Perusahaan Perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak atas tanah masyarakat setempat dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan dianut di wilayah usahanya berada.
(3)Perusahaan Perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat atas penguasaan tanah untuk meminta persetujuan sebelum melakukan pembangunan Perkebunan.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…