DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Tanah, memiliki sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan; 4. Konservasi; 5. Pendayagunaan Air Tanah; 6. Perizinan; 7. Hak Dan Kewajiban; 8. Pemantauan Dan Evaluasi; 9. Sistem Informasi; 10. Fasilitasi; 11. Koordinasi; 12. Kerja Sama; 13. Peran Serta Masyarakat; 14. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian 15. Pendanaan; 16. Larangan; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian cekungan air tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); SALINAN -‐2-
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; -‐3-
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
8.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah. -‐4-
9.Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat langsung diminum.
13.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14.Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan air tanah.
16.Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis, dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
18.Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatanair tanahsecara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
19.Daya Rusak Air Tanah adalah daya air tanah yang dapat merugikan kehidupan.
20.Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah. -‐5-
21.Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
22.Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
23.Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
24.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
25.Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan usaha jasa konstruksi sub bidang pengeboran air tanah yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi berdasarkan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
26.Izin Juru Bor Air Tanah adalah izin yang diberikan kepada penanggung jawab teknik usaha dasar pelaksanaan konstruksi sub bidang pengeboran air tanah.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.fungsi sosial dan nilai ekonomi;
e.keterpaduan dan keserasian;
f.keadilan;
g.kemandirian; dan
h.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan:

a.prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanahdengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
b.prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah. -‐6-

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan air tanahdilaksanakan pada:

a.wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
b.wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang air tanah.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah meliputiperencanaan, konservasi, pendayagunaan, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka melakukan pengelolaan air tanah Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana pengelolaanair tanah meliputi:
1. a.rencana pelaksanaan eksplorasi;
2. b.rencana pelaksanaan operasi; dan
3. c.rencana pelaksanaan konservasi.
(4)Rencana pengelolaan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(5)Rencana pengelolaan air tanah dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

(1)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah. -‐7-
(2)Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana pengelolaan air tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah.
(2)Dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan air tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Penyusunan rencana pengelolaan air tanahmemuat:
1. a.Inventarisasi air tanah;
2. b.penetapan zona konservasi air tanah; dan
3. c.penetapan zona pemanfaatan air tanah.

Pasal 9

(1)Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
(2)Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah dan air permukaan;
3. c.cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah;
4. d.kelembagaan pengelolaair tanah; dan
5. e.kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasiair tanah.

Pasal 10

(1)Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diolah untuk mendapatkan gambaran geometri dan parameter akifer, keberadaan air tanah, dan dampak pengambilan air tanah. -‐8-
(2)Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…