DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaan; 4. Wilayah Pertambangan; 5. Izin Usaha Pertambangan; 6. Izin Pertambangan Rakyat; 7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus; 8. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan; 9. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; 10. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 11. Izin Usaha Jasa Pertambangan; 12.Tata Niaga 13. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; 14. Pendapatan Daerah; 15. Data dan Sistem Informasi Pertambangan; 16. Koordinasi; 17. Fasilistas, Kerjasama, dan Kemitraan; 18. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; 19. Penghargaan; 20. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 21. Pelaporan dan Evaluasi; 22. Perlindungan Masyarakat; 23. Pendanaan; 24. Larangan; 25. Sanksi Administrasi; 26. Sanksi Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

(2)Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkewajiban melakukan kajian penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), serta kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
(2)Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait.

Pasal 15

(1)Dalam hal terdapat potensi mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur dapat mengusulkan penetapan perubahan WUP/WUP baru kepada Pemerintah.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengusulan penetapan perubahan WUP/WUP baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Usulan penetapan perubahan WUP/WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi berdasarkan hasil kajian potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
1. a.formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dicabut dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
4. d.interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
1. a.memiliki formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;
2. b.memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
3. c.memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
4. d.memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau batubara;
5. e.tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau wilayah pertambangan nasional;
6. f.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
7. g.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis Daerah maupun Nasional.
8. h.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai RPPLH;
9. i.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai RTRWP; dan
10. j.merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai RZWP3K.
(6)Kajian potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

(1)Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian.
(3)Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

(1)Gubernur berhak mengusulkan penetapan WPR kepada Pemerintah dengan persetujuan DPRD.
(2)WPR yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
2. b.mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai;
4. d.luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. e.menyebutkan jenis komoditas yang ditambang;
6. f.merupakan wilayah atau tempar kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan paling kurang 15 (lima belas) tahun;
7. g.tidak tumpang tindih dangan WUP; dan
8. h.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang wilayah.
(3)Sebelum menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus mengumumkan dan mensosialisasikan rencana usulan penetapan WPR kepada masyarakat secara terbuka.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaikan usulan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara melaksanakan pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 18

Setiap kegiatan pengusahaan pertambangan rakyat harus dilakukan di dalam WPR yang telah ditetapkan.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 19

(1)Setiap usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan di wilayah Daerah wajib memiliki IUP yang ditetapkan Gubernur.
(2)IUP yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
(3)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.IUP untuk mineral logam;
2. b.IUP untuk mineral bukan logam;
3. c.IUP untuk batuan; dan
4. d.IUP untuk batubara.
(4)IUP terdiri atas dua tahapan:
1. a.IUP Eksplorasi; dan
2. b.IUP Operasi Produksi.

Pasal 20

(1)IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan.
(2)IUP untuk mineral logam dan batubara diberikan oleh Gubernur setelah melalui mekanisme lelang.
(3)Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari badan usaha, koperasi, dan/atau perorangan.
(4)Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 21

(1)IUP diterbitkan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
(2)IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 22

(1)IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
(2)Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1)IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, atau perorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, yang usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(2)Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja ditetapkan peta WIUP.
(3)Dalam hal pemegang WIUP tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
1. a.pemegang WIUP dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah;
2. b.Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang; dan
3. c.Gubernur melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada yang berminat.
(4)Luasan IUP Eksplorasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki.

Pasal 24

WIUP diberikan Gubernur kepada pemegang IUP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pertambangan mineral bukan logam, paling banyak 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
b.pertambangan batuan, paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…