DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan Asas; 3. Kewenangan dan Tanggungjawab; 4. Penguasaan; 5. Wilayah Pertambangan; 6. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup); 7. Usaha Pertambangan; 8. Perizinan; 9. Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri, Pengendalian Produksi, dan Pengawasan Penjualan Mineral Dan Batubara; 10. Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara; 11. Reklamasi Dan Pascatambang; 12. Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; 13. Hak Dan Kewajiban; 14. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan; 15. Usaha Jasa Pertambangan; 16. Pendapatan Daerah; 17. Data dan Sistem Informasi Pertambangan; 18. Penelitian dan Pengembangan; 19. Pendidikan dan Pelatihan; 20. Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan; 21. Insentif dan Disinsentif; 22. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 23. Larangan dan Sanksi Administrasi; 24. Ketentuan Pidana; 25. Ketentuan Peralihan; 26. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pembaruan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika regulasi dan kebutuhan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka;
21.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
22.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
23.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
24.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
26.Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
8.Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara ex-officio menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pertambangan mineral dan batubara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
12.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
13.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15.Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
16.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
17.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
22.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
23.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
25.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
26.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
27.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
28.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
29.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
30.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
31.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.
32.Menteri adalah menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah:

a.menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
b.menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
c.mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat; dan
e.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

Pasal 4

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitasi; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

a.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan di wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangan provinsi;
e.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah provinsi;
f.penyusunan neraca sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah provinsi;
g.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
h.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
i.pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangan provinsi;
j.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
k.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
m.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

a.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral lintas Kabupaten/Kota;
b.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, pada 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d.penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
e.pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP lintas Kabupaten/Kota serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
f.tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, meliputi:
1. a.penyampaian data dan informasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangannya secara berkala kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. b.perencanaan penetapan WIUP bukan logam dan batuan dan WPR;
3. c.mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur;
4. d.laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan;
5. e.laporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa pertambangan;
6. f.pelaporan mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan;
7. g.penetapan harga patokan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang; dan
8. h.tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV

PENGUASAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara untuk kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan penguasaan sumberdaya alam mineral dan batubara oleh Pemerintah dilaksanakan melalui proses penerbitan perizinan dengan mekanisme penetapan:
1. a.WPN;
2. b.WUP; dan/atau
3. c.WPR.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan WUP mineral bukan logam dan batuan untuk lintas Kabupaten/Kota dan/atau dalam satu Kabupaten/Kota, setelah menerima pelimpahan dari Menteri.
(4)Penguasaan WPN, WUP, dan/atau WPR oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan komoditas mineral untuk kepentingan Daerah dalam pengendalian produksi dan ekspor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 9

(1)Penetapan kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan WP sebagai bagian dari tata ruang, meliputi:
1. a.perencanaan WP; dan
2. b.penetapan WP.
(2)WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3)Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 10

Perencanaan WP disusun melalui tahapan:

a.inventarisasi potensi pertambangan; dan
b.penyusunan rencana WP.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…