DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Perencanaa; 4. Usaha Ketenagalistrikan; 5. Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 6. Penggunaan Tanah; 7. Penetapan Tarif Tenaga Listrik, Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik; 8. Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik; 9. Keteknikan; 10. Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika; 11. Hak Dan Kewajiban, Tanggung Jawab, Dan Larangan; 12. Pemanfaatan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan; 13. Insentif Dan Disinsentif; 14. Subsidi Listrik; 15. Prioritas Pembangunan Ketenagalistrikan; 16. Sistem Informasi Ketenagalistrikan; 17. Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan; 18. Keadaan Memaksa; 19. Koordinasi Dan Kerjasama; 20. Penyelesaian Perselisihan; 21. Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan; 22. Pendanaan; 23. Partisipasi Masyarakat; 24. Sanksi Administratif; 25. Ketentuan Penyidikan; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Peralihan; 28. Ketentuan Penutup:

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketenagalistrikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); -‐2-
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 75);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236); -‐3-
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1524);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN. -‐4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8.Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik berkelanjutan di Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara terpadu, dimulai dari perencanaan, pengusahaan, pembinaan, dan pengawasan.
9.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
11.Penyediaan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
12.Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13.Energi Baru Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. -‐5-
15.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
17.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
18.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang menjalankan usaha di bidang ketenagalistrikan.
21.Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
22.Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun Pemerintah.
23.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun Pemerintah Daerah berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
24.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26.Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
27.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28.Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana yang disusun kegiatan usaha penyediaan listri yang akan dilaksanakan oleh pemegang izin setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
29.Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
30.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. -‐6-
31.Saluran udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32.Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
33.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTET saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai standar di bidang Ketenagalistrikan.
34.Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan SUTT atau SUTET.
35.Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, atau SUTTAS.
36.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.
37.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
38.Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
39.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:

a.mendukung kebijakan ketenagalistrikan nasional; dan
b.meningkatkan peran Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan tenaga listrik yang berkualitas secara adil dan merata guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah. -‐7-

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bertujuan untuk:

a.menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
b.meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
c.mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan; dan
d.mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.efisiensi berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber
e.daya energi;
f.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
g.kaidah usaha yang sehat;
h.keamanan dan keselamatan;
i.kelestarian fungsi lingkungan; dan
j.otonomi daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagai berikut::

a.kewenangan;
b.perencanaan;
c.usaha ketenagalistrikan;
d.perizinan usaha ketenagalistrikan;
e.penjualan tenaga listrik;
f.pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informasi;
g.hak, kewajiban, tanggungjawab dan larangan;
h.pemanfaatann sumber energi baru dan terbarukan;
i.prioritas pembangunan ketenagalistrikan;
j.sistem informasi ketenagalistrikan;
k.perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
l.keadaan memaksa;
m.penyelesaian sengketa;
n.pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
o.pendanaan; -‐8-
p.partisipasi masyarakat;
q.sanksi; dan
r.pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelengaraan Ketenagalistrikan meliputi:

a.menetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah;
b.menetapkan RUKD;
c.penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik nonbadan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
d.penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
e.penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f.persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
g.penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
h.pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
i.penyediaan dana dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan di Daerah, terutama dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.rencana pembangunan Daerah;
2. b.RUKD;
3. c.Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
4. d.Rencana lima tahunan ketenagalistrikan daerah.
(2)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan semua pihak terkait dengan sektor ketenagalistrikan di Daerah. -‐9-
(3)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas:
1. a.pembangkitan;
2. b.transmisi; dan
3. c.distribusi.
(4)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(5)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(6)RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan di Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam rangka melaksanakan RUKD, Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai RUKD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusnan rencana lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Daerah harus berpedoman pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Gubernur untuk memberikan izin terhadap Usaha Ketenagalistrikan di Daerah.
(3)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rencana pengembangan tenaga listrik; dan
2. b.kebutuhan investasi.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(5)Dengan alasan tertentu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dievaluasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. -‐10-

BAB IV

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 10

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas :

a.Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
b.Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…