DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan ruang lingkup: a. kewenangan Pemerintah Provinsi; b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat; d. tugas pembantuan dan koordinasi; e. penguatan kelembagaan Satpol PP; f. peran serta masyarakat; g. pembinaan dan pengawasan; h. pelaporan; i. kerjasama; j. pendanaan; k. ketentuan penyidikan; dan l. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5.Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraaan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
9.Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10.Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
11.Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum.
12.Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13.Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
14.Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15.Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Provinsi;
b.penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c.penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
d.tugas pembantuan dan koordinasi;
e.penguatan kelembagaan Satpol PP;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pelaporan;
i.kerjasama;
j.pendanaan;
k.ketentuan penyidikan; dan
l.sanksi

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
2. b.kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum.
(2)Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan
(2)Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. a.penanganan Gangguan Trantibum; dan
2. b.penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
(3)Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
(4)Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
1. a.perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
3. c.instansi vertikal;
4. d.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
5. e.Pemerintah Desa.

Pasal 6

(1)Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib di:
1. a.jalan;
2. b.sungai;
3. c.kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. d.lingkungan;
5. e.sumber daya mineral;
6. f.kehutanan;
7. g.perizinan;
8. h.pendidikan;
9. i.kesehatan;
10. j.sosial;
11. k.tata ruang;
12. l.perpajakan dan retribusi Daerah;
13. m.aset Daerah; dan
14. n.keadaan bencana.
(2)Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

a.menempatkan barang;
b.menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
c.mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
d.membuat atau memasang portal;
e.meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
f.membuat atau memasang tanggul jalan;
g.memarkir kendaraan bermotor;
h.mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
i.memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
j.mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

a.mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
b.mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
c.membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

a.membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
b.membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
c.membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;
d.melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
e.melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
f.melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a.melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
b.membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
c.membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
d.mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014