DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Bentuk, Subjek, dan Objek Kerja Sama; Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain; Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri; Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Monitoring dan Evaluasi; Kelembagaan Kerja Sama Daerah; Force Majeure dan Wanprestasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kerja sama Daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
b.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Daerah dapat melakukan kerja sama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lem.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tahun tentang Provinsi KaJimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan L,embaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Biro Pemerintahan clan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Peranglcat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.
8.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah lain, antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak ketiga, dan/ atau antara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimban.gan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta sating menguntungkan.
9.Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain &dam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10.Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
11.Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipan.dang lebih efektif jilca dilaksanakan dengan bekerja sama.
12.Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pihak ketiga dalam rang,ka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. -5
13.Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14.Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di War Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16.Sinergi Perencanaan dan Pelaksan.aan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat meng;ikat.
18.Rencana kerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembuatan Nota Kesepakatan.
19.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan kerja sama daerah.
20.Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6
22.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dani Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan dini pada Kerja Sama Daerah, dan/ atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Peraturan. Daerah ini ditnaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.menjalin ketnitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
c.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing- masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal bank;
d.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
e.menciptakan keselarasan., keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
f.memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya slam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
g.mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
h.meningkatkan efektivitas dan efisiensi anus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
i.mempercepat penguasaan ilinu pengetahuan; dan
j.meningkatkan pendapatan ashi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini antara lain:

a.Bentuk, Subjek, Dan Objek Kerja Sama;
b.Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain; 7
c.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
d.Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di luar negeri;
f.Monitoring dan Evaluasi:
g.Kelembagaan Kerja Sama Daerah;
h.Force Majeure dan Wanprestasi;
i.Pembinaan dan Pengawasan; dan
j.Pendanaan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah dapat melakukan indentifikasi dan pemetaan potensi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah.
(2)Dalam melakukan indentifikasi dan pemetaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani kerja sama.
(4)Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan kerja sama.
(5)Dalam hal terdapat usulan kerja sama di luar perencanaa.n tetap disu sun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dani inventarisasi kerja sama.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungk.an;
e.kesepakatan bersama;
f.persamaan kedudukan; 8
g.transparansi;
h.keadilan;
i.akuntabilitas;
j.kepastian hukum; dan
k.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK, SUI3JEK, DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 7

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

a.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
b.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
c.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri; dan
d.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 8

(1)Subjek Kerja Sama Daerah adalah Gubernur.
(2)Objek Kerja Sama daerah meliputi seluruh urusan yang merupakan kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(3)Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 9
  5. 5.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. 6.sosial.
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. 1.tenaga kerja;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. 3.pangan;
  4. 4.pertanahan;
  5. 5.lingkungan hidup;
  6. 6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. 8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.perhubungan;
  10. 10.komunikasi dan informatika;
  11. 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. 12.penanaman. modal;
  13. 13.kepemudaan dan olah raga;
  14. 14.statistik;
  15. 15.persandian;
  16. 16.kebudayaan;
  17. 17.perpustakaan; clan
  18. 18.kearsipan.
3. c.Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
  1. 1.kelautan dan perikanan;
  2. 2.pariwisata;
  3. 3.pertanian;
  4. 4.kehutanan;
  5. 5.energi clan sumber daya mineral;
  6. 6.perdagangan;
  7. 7.perindustrian; dan
  8. 8.transmigrasi.
(4)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB III

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah yang menangani kerja sama untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

Pasal 10

(1)KSDD dikategorikan menjadi:
1. a.kerja sama wajib; dan
2. b.kerja sama sukarela.
(2)Kea sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3)Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…