DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi; Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi; Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; Kawasan Strategis Provinsi; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; Peran Masyarakat dan Kelembagaan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035, perlu dilakukan revisi; S A L I N A N
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
15.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; dan
16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12.Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi Peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
20.Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
21.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
26.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
27.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
28.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
29.Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKLTT adalah kabel untuk penyaluran tenaga listrik berdaya tinggi yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
30.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
31.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
32.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
33.Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkitan energi listrik yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas.
34.Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
35.Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
36.Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi rawa.
37.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan infrastruktur penyediaan air minum.
38.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
39.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
40.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
41.Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
42.Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D untuk melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
43.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45.Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
46.Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
47.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
48.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
50.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
51.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
52.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
53.Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development, yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 800 m (delapan ratus meter) dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
54.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
55.Pulau Kecil adalah laut dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
56.Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
57.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
58.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
59.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
60.Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula adalah Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala- Tanah Laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi geografis antara 114o 16' 54,153" Bujur Timur – 117o 39' 9,976" Bujur Timur dan 1o 18' 45,286" Lintang Selatan – 5o 8' 9,951" Lintang Selatan.
(2)Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi seluas kurang lebih 6.020.911 (enam juta dua puluh ribu sembilan ratus sebelas) hektare meliputi:
1. a.Wilayah darat berupa wilayah Kabupaten/Kota dan Pulau Kecil; dan
2. b.Wilayah laut berupa perairan pesisir.
(3)Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) wilayah kota dan 11 (sebelas) wilayah kabupaten meliputi:
1. a.Kabupaten Tanah Laut;
2. b.Kabupaten Kotabaru;
3. c.Kabupaten Banjar;
4. d.Kabupaten Barito Kuala;
5. e.Kabupaten Tapin;
6. f.Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. g.Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. h.Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. i.Kabupaten Tabalong;
10. j.Kabupaten Tanah Bumbu;
11. k.Kabupaten Balangan;
12. l.Kota Banjarmasin; dan
13. m.Kota Banjarbaru.
(4)Perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa garis pantai dengan jarak 12 (dua belas) mil Laut ke arah Perairan Pesisir dan/atau Laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut.
(5)Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi:
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
2. b.Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. c.Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. d.Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
(6)Batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan nama pulau yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.ketentuan umum
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
c.rencana struktur ruang wilayah provinsi;
d.rencana pola ruang wilayah provinsi;
e.kawasan strategis provinsi;
f.arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
g.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h.peran masyarakat dan kelembagaan;
i.penyidikan
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.ketentuan lain-lain;
m.ketentuan penutup;
n.penjelasan; dan
o.lampiran.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten/Kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

a.perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur;
b.pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
c.perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah;
d.penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global;
e.peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi;
f.perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan; dan
g.pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 6

Strategi atas kebijakan perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.melakukan penghijauan dan penanaman kembali di dataran tinggi;
b.melakukan konservasi lahan gambut;
c.melakukan penanaman kembali bakau;
d.membangun kembali fungsi lahan bekas tambang;
e.meningkatkan perlindungan kawasan konservasi;
f.melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP, KKP3K dan suaka margasatwa;
g.melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat;
h.mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
i.mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama stakeholder dan masyarakat; dan
j.memberdayakan budaya lokal seperti di sekitar sungai, kawasan meratus dan wilayah pesisir.

Pasal 7

Strategi atas kebijakan pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.menjaga dan melestarikan geosites di kawasan Pegunungan Meratus; dan
b.mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan pantai.

Pasal 8

Strategi atas kebijakan perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.memperluas produktivitas padi lahan basah yang tinggi;
b.mengembangkan industri minyak sawit;
c.menetapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi laut;
d.mendorong pelaksanaan kebijakan yang berbasis masyarakat;
e.mengembangkan kawasan pertanian dan kawasan perikanan berkelanjutan; dan
f.mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi.

Pasal 9

Strategi atas kebijakan penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.menyelenggarakan hilirisasi batu bara;
b.mengembangkan produk turunan karet;
c.menciptakan nilai tambah pada industri pengolahan kelapa sawit;
d.menyelenggarakan hilirisasi minapolitan kelautan;
e.menetapkan kawasan industri berbasis sumberdaya alam;
f.mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi;
g.mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah;
h.membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan peruntukan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
i.mengurangi dampak negatif kegiatan industri.

Pasal 10

Strategi atas kebijakan peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

a.mengembangkan jaringan jalan-feri-kereta-bandara-sungai;
b.mengembangkan jalan ramah lingkungan;
c.mengembangkan koridor logistik cerdas;
d.mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai Barito dan Laut Jawa yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Selatan dengan Indonesia bagian barat dan Selat Makassar yang merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sebagai pintu gerbang pantai timur – tenggara Kalimantan Selatan untuk pemantapan keterkaitan kota-kota regional dan nasional lainnya;
e.menetapkan dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
f.mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata antar wilayah.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…