DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

(1)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah, perolehan laba atas penyertaan modal Daerah, dan perolehan manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta menentukan arah kebijakan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

a.objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
b.objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
c.pengelolaan, penerimaan dan penyetoran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.pengelolaan, penerimaan dan penyetoran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB II

OBJEK HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 4

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

a.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara;
b.bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah; dan
c.bagian laba atas penyertaan modal pada swasta.

BAB III

OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b.hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
c.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
d.hasil kerja sama Daerah;
e.jasa giro;
f.hasil pengelolaan dana bergulir;
g.pendapatan bunga;
h.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
1. 1.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah; J. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
k.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
1. 1.pendapatan denda pajak Daerah;
m.pendapatan denda retribusi Daerah;
n.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
o.pendapatan dari pengembalian;
p.pendapatan dari BLUD yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari BLUD yang bukan merupakan objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
r.pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
s.pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;
t.pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
u.pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan
v.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis objek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.hasil penjualan tanah;
b.hasil penjualan peralatan dan mesin;
c.hasil penjualan gedung dan bangunan;
d.hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
e.hasil penjualan aset tetap lainnya;
f.hasil penjualan aset lainnya;
g.hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
h.hasil penjualan aset lain-lain.

Pasal 7

Jenis objek basil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf b, terdiri dari:

a.basil selisib lebib tukar menukar tanah;
b.basil selisib lebib tukar menukar peralatan dan mesin;
c.basil selisib lebib tukar menukar gedung dan bangunan;
d.basil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi;
e.basil selisih lebib tukar menukar aset tetap lainnya; dan
f.basil selisib lebib tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Pasal 8

(1)Jenis objek basil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf c terdiri atas:
1. a.basil sewa BMD;
2. b.basil kerja sama pemanfaatan BMD;
3. c.basil dari bangun guna serah;
4. d.basil dari bangun serah guna; dan
5. e.basil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
(2)Rincian jenis objek basil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Jenis objek jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf e, terdiri dari:

a.jasa giro pada kas Daerah;
b.jasa giro pada kas di bendahara;
c.jasa giro pada kas BLUD;
d.jasa giro pada rekening dana cadangan;
e.jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
f.jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesebatan tingkat pertama.
g.jasa giro lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jenis objek penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf b, terdiri dari penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian Daerah terbadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 11

Jenis objek pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 terdiri dari:

a.pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
c.pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.pendapatan denda pajak air permukaan;
e.pendapatan denda pajak rokok; dan
f.pendapatan denda pajak alat berat.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan Badan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9.Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

(1)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah, perolehan laba atas penyertaan modal Daerah, dan perolehan manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta menentukan arah kebijakan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

a.objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
b.objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
c.pengelolaan, penerimaan dan penyetoran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d.pengelolaan, penerimaan dan penyetoran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB II

OBJEK HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 4

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

a.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara;
b.bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah; dan
c.bagian laba atas penyertaan modal pada swasta.

BAB III

OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b.hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
c.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
d.hasil kerja sama Daerah;
e.jasa giro;
f.hasil pengelolaan dana bergulir;
g.pendapatan bunga;
h.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
1. 1.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah; J. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
k.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
1. 1.pendapatan denda pajak Daerah;
m.pendapatan denda retribusi Daerah;
n.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
o.pendapatan dari pengembalian;
p.pendapatan dari BLUD yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari BLUD yang bukan merupakan objek retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
r.pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
s.pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;
t.pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
u.pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan
v.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Jenis objek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.hasil penjualan tanah;
b.hasil penjualan peralatan dan mesin;
c.hasil penjualan gedung dan bangunan;
d.hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
e.hasil penjualan aset tetap lainnya;
f.hasil penjualan aset lainnya;
g.hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
h.hasil penjualan aset lain-lain.

Pasal 7

Jenis objek basil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf b, terdiri dari:

a.basil selisib lebib tukar menukar tanah;
b.basil selisib lebib tukar menukar peralatan dan mesin;
c.basil selisib lebib tukar menukar gedung dan bangunan;
d.basil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi;
e.basil selisih lebib tukar menukar aset tetap lainnya; dan
f.basil selisib lebib tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Pasal 8

(1)Jenis objek basil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf c terdiri atas:
1. a.basil sewa BMD;
2. b.basil kerja sama pemanfaatan BMD;
3. c.basil dari bangun guna serah;
4. d.basil dari bangun serah guna; dan
5. e.basil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
(2)Rincian jenis objek basil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Jenis objek jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf e, terdiri dari:

a.jasa giro pada kas Daerah;
b.jasa giro pada kas di bendahara;
c.jasa giro pada kas BLUD;
d.jasa giro pada rekening dana cadangan;
e.jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
f.jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesebatan tingkat pertama.
g.jasa giro lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pasal 11

Jenis objek pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 terdiri dari:

a.pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
c.pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d.pendapatan denda pajak air permukaan;
e.pendapatan denda pajak rokok; dan
f.pendapatan denda pajak alat berat.