DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 62 Tahun 2022

Nomor: 62
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Pengelolaan Risiko; Pelaporan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi KaJimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/O4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
9.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUSERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasa.11 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGEWLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan Daerah, tujuan strategis PD, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2)Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan proses pengelolaan risik.

Pasal 4

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai PD.
(2)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
2. b.intemalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
3. c.pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
4. d.pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
1. a.Gubemur sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
3. c.Gubemur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
4. d.Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
5. e.Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2)Gubemur sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beiwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Gubemur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
(5)Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD.
(6)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e beiwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Gubemur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Gubemur sebagai ketua;
2. b.Kepala Bappeda atau Satuan Kerja PD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
3. c.Kepala Dinas/PD/SKPD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas:

a.melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

a.Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
b.Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
c.Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1)Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(2)Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
3. c.melakukan identiflkasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
(3)Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Pasal 10

(1)Proses pengelolaan Risiko meliputi:
1. a.identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian Risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan.
(2)Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu} tahun.
(4)Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Paragraf Kesatu Identiftkasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1)Identiflkasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
(2)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. Paragraf Kedua PenHaian Risiko

Pasal 12

(1)Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengindentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
(2)Penilaian Risiko dilakukan atas:
1. a.tujuan strategis PD;
2. b.tujuan strategis (entitas) PD; dan
3. c.tujuan operasional (kegiatan) PD. (3} Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesailcannya RPJMD.
(4)Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
(5)Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
(6)Proses peni1aian Risiko meliputi:
1. a.penetapan konteks/tujuan;
2. b.Indentifikasi Risiko; dan
3. c.Analisis Risiko.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…