DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Informasi Pasar Kerja; 4. Pelatihan Kerja; 5. Perluasan Kesempatan Kerja; 6. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Daerah; 7. Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; 8. Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; 9. Pembinaan; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pembiayaan; 12. Penyidikan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka turut mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
c.bahwa agar pemberdayaan tenga kerja daerah dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomoor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. 10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
11. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75);
12. 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja daerah agar dapat memiliki pekerjaan dan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan bursa/pasar kerja.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat .
8.Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Bursa/Pasar Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
11.Informasi Pasar Kerja adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
12.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
14.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 15.Pengusaha adalah :
a.orang perorangan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perorangan, persekutuan untuk badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wiyalah Indonesia.
1. 16.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 17.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3. 18.Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
4. 19.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. 20.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
6. 21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatiahan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. 22.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu tertentu atau permanen dan menghadapi lingkungan fisik dan sosial.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah adalah:

a.mendukung program pembangunan ketenagakerjaan nasional;
b.meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja daerah;
c.menyiapkan tenaga kerja daerah yang siap pakai; dan
d.meningkatkan peran serta pemberi kerja di Daerah untuk memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.informasi pasar kerja;
b.pelatihan kerja;
c.perluasan kesempatan kerja;
d.hak dan kewajiban tenaga kerja daerah;
e.koordinasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja daerah;
f.sosialisasi tenaga kerja daerah;
g.pembinaan;
h.partisipasi masyarakat; dan
i.pembiayaan.

BAB III

INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 4

Setiap Pemberi Kerja di Daerah wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan informasi pasar kerja di Daerah.
(2)Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemberi Kerja.
(3)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya informasi dari Pemberi Kerja.

Pasal 6

(1)Informasi pasar kerja yang disebarluaskan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. a.informasi lowongan pekerjaan; dan
2. b.informasi tenaga kerja daerah.
(2)Informasi lowongan pekerjaan sebagamana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
2. b.jenis pekerjaan, jabatan, dan syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syarat lain yang diperlukan; dan
3. c.jangka waktu penerimaan lamaran kerja.
(3)Informasi tenaga kerja daerah sebagamana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.identitas tenaga kerja; dan
2. b.kompetensi kerja yang dimiliki.

Pasal 7

Dalam rangka menyebarluaskan informasi pasar kerja, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.menfasilitasi tenaga kerja daerah untuk mendapat informasi lowongan pekerjaan secara cepat, mudah, dan murah;
b.melakukan pendataan tenaga kerja daerah;
c.menyelenggarakan bursa kerja.

Pasal 8

Fasilitasi penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan dapat dengan cara antara lain:

a.mengumumkan informasi lowongan pekerjaan di tempat strategis di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan
b.mengumunkan melalui media massa atau secara online.

Pasal 9

(1)Pendataan Tenaga Kerja Daerah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan Tenaga Kerja Daerah yang diperlukan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

Penyelenggaraan bursa kerja dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…