DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berisi Tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi; 3. Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Pengangkatan, Pemberhentian Dan Eselonisasi Jabatan; 6. Kewenangan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyederhanakan dan memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah telah membentuk unit pelayanan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan serta memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan unit pelayanan terpadu yang saat ini masih berstatus kantor menjadi badan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11.Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau bentuk legalitas lainnya selain perizinan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPTSP.

Pasal 3

(1)BPTSP merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai SKPD yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
(2)BPTSP dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPTSP mempunyai fungsi:

a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang produksi dan industri;
b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang sarana perekonomian dan sosial;
c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal; dan
d.pengelolaan kesekretariatan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi BPTSP terdiri atas:
1. a.sekretariat;
2. b.bidang perizinan produksi dan industri;
3. c.bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial;
4. d.bidang perizinan penanaman modal;
5. e.tim teknis; dan
6. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi BPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan BPTSP, mengelola urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan urusan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
2. b.penyusunan rencana anggaran;
3. c.pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
5. e.pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
6. f.pengelolaan urusan umum.
(3)Sekretariat terdiri atas:
1. a.sub bagian program;
2. b.sub bagian keuangan; dan
3. c.sub bagian umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Bidang Perizinan Produksi dan Industri mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen izin dan nonizin bidang produksi dan industri.

Pasal 9

Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen Izin dan Nonizin bidang sarana perekonomian dan sosial.

Pasal 10

Bidang Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal mulai dari penerimaan dan penelitian berkas permohonan, survei, dan riset lapangan, pemrosesan sampai dengan penerbitan dokumen Izin dan Nonizin penanaman modal serta melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…