DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Gerakan Revolusi Hijau, memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan; 4. Hak, Kewajiban dan Larangan; 5. Kelembagaan; 6. Sistem Informasi; 7. Penghargaan; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Partisipasi Masyarakat; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanaman kembali yang dilakukan Pemerintah Daerah dan para pemegang izin belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan;
c.bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan luasan tutupan lahan bervegetasi di Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan partisipasi semua pihak termasuk pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat, dengan cara melakukan perubahan perilaku untuk menanam dan memelihara pohon secara cepat, tepat, dan menyeluruh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Revolusi Hijau; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4696);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN REVOLUSI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar pemerintahan berjalan dengan baik.
6.Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan.
10.Gerakan Revolusi Hijau adalah aksi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman dengan menggunakan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
11.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di dalam dandi luarkawasan hutan.
15.Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
16.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, badan usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lembaga yang ada di wilayah Daerah.
19.Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
22.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
23.Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
24.Lahan Bervegetasi adalah lahan yang didominasi oleh pepohonan.
25.Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Pasal 2

Gerakan Revolusi Hijau dimaksudkan untuk:

a.tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah yang optimal melalui penanaman pohon;
b.mengubah perilaku masyarakat untuk gemar menanam dan memelihara pohon secara mandiri dan berkelanjutan; dan
c.tersedianya bahan baku industri perkayuan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Gerakan Revolusi Hijau adalah:

a.meningkatkan luas tutupan lahan bervegetasi;
b.menurunkan tingkat kekritisan lahan;
c.meningkatkan produktivitas lahan;
d.meningkatkan IKLH;
e.meningkatan dan mengembangkan industri pascapanen kayu dan produk ikutannya; dan
f.mengurangi resiko terjadinya bencana alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Gerakan Revolusi Hijau meliputi Lahan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Revolusi Hijau adalah:

a.lahan kritis di dalam Kawasan Hutan;
b.lahan kritis di luar Kawasan Hutan;
c.tanahhak milik; dan
d.lahan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai lokasi penanaman pohon.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk revolusi hijau.
(2)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3)Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun rencana kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jangka waktu pelaksanaan;
2. b.lokasi tanam;
3. c.penyiapan bibit;
4. d.luas penanaman;
5. e.pemeliharaan dan perlindungan;
6. f.pemanfaatan hasil;
7. g.organisasi;
8. h.pembiayaan; dan
9. i.penelitian dan pengembangan.
(5)Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan SKPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
(6)Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada:
1. a.rencana kehutanan;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
3. c.rencana tata ruang daerah; dan
4. d.rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai yang ditetapkan pemerintah.
(7)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari dokumen rencana kerja Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Gerakan Revolusi Hijau dilaksanakan sesuai dengan rencana induk revolusi hijau.

Pasal 8

Gerakan Revolusi Hijau dilaksanakan oleh seluruh masyarakat secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 9

Gerakan dilaksanakan melalui kegiatan:

a.sosialisasi;
b.pelaksanaan penanaman pohon;
c.pemeliharaan; dan
d.pemanfaatan hasil.

Pasal 10

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.pencanangan Gerakan Revolusi Hijau;
2. b.komitmen bersama bupati/walikota dan stake holder;
3. c.penyebarluasan kebijakan Revolusi Hijau;
4. d.kampanye;
5. e.penyuluhan; dan
6. f.pendidikan dan pelatihan.
(2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahamam kepada semua pihak tentang kebijakan Gerakan Revolusi Hijau, hak dan kewajiban masyarakat, dan tata cara pelaksanaannya.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan semangat masyarakat dan sikap mental cinta lingkungan sejak dini.
(4)Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan masyarakat mengetahui kebijakan Gerakan Revolusi Hijau dan memenuhi kewajibannya.
(5)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…