DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ; 4. Penyelenggaraan Sistem Informasi; 5. Pengembangan Jasa Konstruksi; 6. Pemberdayaan; 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 8. Kelembagaan; 9. Koordinasi dan Kerja Sama; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pendanaa: 12. Kewajiban dan Larangan: 13. Sanksi Administrasi: 14. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jasa Konstruksi merupakan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi pembinaan Jasa Konstruksi.
6.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang diterapkan dalam tahapan siklus hidup aset terbangun yang terdiri atas perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan,dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10.Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksiyang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat,dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/ataumeningkatkan kemanfaatan bangunan.
11.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13.Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14.Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16.Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir Jasa Konstruksi.
17.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan dengan badan usaha Jasa Konstruksiasing.
18.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
19.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuankompetensi tenaga kerja konstruksi.
20.Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yangdiberikan kepada usaha orang perseorangan untukmenyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
21.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
22.Lembaga adalah suatu wadah khusus yang bertugas melakukanpengawasan, monitoring dan evaluasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi terhadap PenyelenggaraanJasa Konstruksi di Daerah.
23.Pembinaan adalah pengaturan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yangmempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi, yang terdiri dari asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.
25.Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi, masyarakat umum,Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi.
26.Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha Jasa Konstruksiyang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
27.Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan para pengusaha, orang perseorangan dan/atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
28.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi adalah satu atau lebih organisasi dan/atau himpunan perorangan terampil dan/atau ahli, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang Jasa Konstruksi.
29.Sumber Daya Manusia Nonaparatur adalah tenaga kerja konstruksi pada badan usaha sebagai Penyedia Jasa.
30.Sumber Daya Aparatur adalah perangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan konstruksi pemerintah secara swakelola dan/atau sebagai pengelola kegiatan/pekerjaan konstruksi pemerintah melalui Penyedia Jasa.
31.Pekerjaan Konstruksi Pemerintah adalah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa dan atau swakelola.
32.Pekerjaan Konstruksi Nonpemerintah adalah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum dan tata lingkungan.

Pasal 2

Penyelenggaan Jasa Konstruksi di Daerah berasaskan:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas di Daerah;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, terciptanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terciptanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan Penyedia Jasa di Daerah;
d.mewujudkan terselenggaranya Jasa Konstruksiyang sesuai dengan standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan di Daerah;
e.meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
f.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksidalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan;
g.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
h.meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
i.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
j.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
k.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
c.penyelenggaraan sistem informasi;
d.pengembangan jasa konstruksi;
e.pemberdayaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.kelembagaan;
h.koordinasi dan kerja sama;
i.partisipasi masyarakat;
j.pendanaan
k.kewajiban dan larangan; dan
l.sanksi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
(2)Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(3)Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat materi teknis yang terdiri atas:
1. a.arsitektur;
2. b.sipil;
3. c.mekanikal;
4. d.tata lingkungan; dan
5. e.manajemen pelaksanaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja.
(3)Tata cara kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 9

(1)Gubernur mengembangkan dan mengelola sistem informasi bidang jasa konstruksi di Daerah.
(2)Dalam rangka pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah.
(3)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai:
1. a.data dasar badan usaha;
2. b.data dasar usaha perorangan;
3. c.data dasar tenaga kerja;
4. d.klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
5. e.klasifikasi dan kualifikasi usaha perorangan;
6. f.klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;
7. g.kekayaan bersih badan usaha;
8. h.pengurus badan usaha;
9. i.pengalaman badan usaha;
10. j.tenaga kerja ahli dan tenaga ahli terampil badan usaha;
11. k.daftar hitam badan usaha;
12. l.daftar hitam tenaga kerja;
13. m.data dan informasi investasi infrastruktur dan pasar konstruksi;
14. n.data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
15. o.data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
16. p.data dan informasi asosiasi badan usaha;
17. q.data dan informasi asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
18. r.data dan informasi lembaga sertifikasi profesi;
19. s.data dan informasi lembaga sertifikasi badan usaha;
20. t.data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
21. u.data dan informasi tertib penyelenggaraan konstruksi;
22. v.data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
23. w.data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
24. x.data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
25. y.data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

Pasal 10

(1)Sistem informasi Jasa Konstruksi harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dan terkoneksi dengan sistem informasi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung koneksitas system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…