DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Bentuk, Besaran dan Jangka Waktu Penyertaan Modal; Bagian Laba; Pengelolaan dan Penata Usahaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Pemerintah Daerah perlu menunjang permodalan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah melalui penyertaan modal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 56); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalahProvinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsure penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkanjumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat PT.Jamkrida adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
8.APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.menambah penyertaan modal PT. Jamkrida dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa penjaminan permodalan.
b.memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
c.meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pembagian jasa/laba.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Penambahan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk uang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

(1)Modal dasar PT Jamkrida pada saat pendirian adalah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
(2)Kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida adalah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
(3)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetor dan menempatkan modal kepada PT. Jamkrida sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2015.
(4)Penambahan penyertaan modal pada PT. Jamkrida sebanyak Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2021 Tahun 2021 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.
(5)Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 7

(1)Pembagian laba dalam bentuk deviden, atas penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida merupakan sumber pendapatan daerah.
(2)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berkenaan dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.
(3)Pembagian laba dalam bentuk deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan asli daerah dan objek pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Direksi PT. Jamkrida menyampaikan laporan penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…