DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Jasa. Lingkungan Hidup Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Kewenangan; Perencanaan; Kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup dan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon; Sistem Informasi; Kerja Sama; Tim Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan dan menerapkan Pengelolaan Jasa. Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa. Lingkungan Hidup;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5608);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karban Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaea Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuka.n Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 102);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
8.Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
9.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan a1am dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10.Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
11.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/ atau mengelola Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
12.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
13.Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
14.Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
15.Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
16.Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
17.Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
18.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19.Konsetvasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
20.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
21.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi infonnasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.manfaat dan lestari;
b.keadilan;
c.kebersamaan.;
d.transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
e.keberlanjutan;
f.berbasis kearifan lokal;
g.keterpaduan;
h.keseimbangan; dan
i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman untuk:

a.Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
b.Masyarakat, badan usaha dan instansi terkait dalam penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, yaitu: daya alam potensi Jasa memperhatikan

a.mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber yang betwawasan lingkungan melalui pemanfaatan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya;
b.meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai basil dari kinerja ekologis sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dikelola secara berkelanjutan;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan Lingkungan Hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal; dan
d.memberikan kepastian hukum dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber dayaalam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kewenangan;
b.perencanaan;
c.kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
d.penyelenggaraan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
e.penyelenggaraan NEK;
f.sistem informasi;
g.kerja sama;
h.tim koordinasi;
i.peran serta masyarakat;
j.penghargaan;
k.pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan I. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kawasan, dan Setiap Orang.
(3)Jasa Lingkungan Hidup berasal dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah, terdiri atas:
1. a.jasa pendukung;
2. b.jasa pengaturan;
3. c.jasa penyediaan; dan
4. d.jasa sosial-budaya.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa Lingkungan Hidup melalui pendataan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang menghasilkan Jasa Lingkungan Hidup dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling kurang memuat:
1. a.potensi, ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;
2. b.jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;
3. c.jumlah penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
(3)Nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan Jasa Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 8

( 1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan memperhatikan:
1. a.perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
3. c.perencanaan di bidang Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata dan perencanan terkait lainnya;
4. d.daya dukung daya tampung Lingkungan Hidup; dan
5. e.aspirasi masyarakat.
(3)Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
1. a.prospek Jasa Lingkungan Hidup;
2. b.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
3. c.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
4. d.pemetaan Jasa Lingkungan; dan
5. e.kapasitas kelembagaan.
(4)Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun. (S} Tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 10

(1)Penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam hal rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup mencakup kawasan atau lahan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah, penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020