DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Besaran dan Sumber Dana Cadangan; 3. Penggunaan; 4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan 5.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dilaksanakan pada tahun 2020.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD. 5

Pasal 4

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.
(2)Ketentuan mengenai sumber dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung berupa hibah dan belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD.
(2)Penerimaan hasil bunga/deviden rekening khusus Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan.
(3)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk deposito.
(4)Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 7

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah. 6
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindah bukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atas persetujuan PPKD.

Pasal 8

Dalam hal terdapat dana cadangan yang sudah dicairkan dan tidak digunakan setelah seluruh kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur selesai dilaksanakan, maka sisa dana cadangan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terdapat masih ada dana cadangan yang tidak digunakan setelah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah selesai dilaksanakan, maka dana cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan dana cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…